MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang lebih inklusif serta berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan para diaspora di Arab Saudi.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mengatakan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah merupakan jawaban atas kekhawatiran publik terkait belum optimalnya manfaat ekonomi penyelenggaraan haji dan umrah bagi dalam negeri.
“Pengembangan ekosistem ini dirancang agar nilai ekonomi haji dan umrah tidak hanya dinikmati di luar negeri, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi UMKM dan pelaku usaha Indonesia,” ujar Jaenal Effendi saat diwawancarai di Jeddah, Minggu (28/12/2025).
Menjelang penyelenggaraan haji perdana yang dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah RI pada musim haji 1447 H/2026 M, Jaenal menjelaskan bahwa pemerintah secara aktif mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam pemenuhan kebutuhan jemaah haji, khususnya pada sektor konsumsi dan logistik.
Saat ini, Kemenhaj RI telah melakukan pemetaan terhadap pemasok, produsen, serta UMKM yang berpotensi menyuplai berbagai kebutuhan haji dan umrah. Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam membangun rantai pasok yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
“Hingga saat ini sudah ada 12 UMKM yang dilibatkan dalam pemenuhan konsumsi untuk penyelenggaraan haji mendatang. Ini menjadi langkah awal untuk memperkuat peran UMKM dalam rantai nilai ekonomi haji,” ungkapnya.
Dalam rangka menjaga kualitas layanan sekaligus memperkuat identitas kuliner Indonesia, Kemenhaj RI juga mengundang dua syarikah guna memastikan penggunaan Ready To Eat (RTE) serta bumbu khas Indonesia dapat diterapkan, sehingga sajian konsumsi jemaah tetap bercita rasa nusantara.
“Masakan dengan rasa Indonesia bukan hanya soal selera, tetapi juga bagian dari kenyamanan jemaah serta peluang besar bagi produk pangan nasional,” jelas Jaenal.
Selain itu, Kemenhaj RI juga telah melakukan pertemuan dengan para importir dan eksportir untuk menjembatani masuknya berbagai produk Indonesia ke Arab Saudi, seperti beras, lauk pauk, sayuran, dan kebutuhan konsumsi lainnya, agar dapat digunakan dalam operasional haji dan umrah.
Menurut Jaenal, pelibatan UMKM ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan logistik jemaah, tetapi juga membangun kapasitas, pemenuhan standar mutu, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional di tingkat global.
Sejalan dengan itu, Kemenhaj RI juga tengah mempersiapkan skema kerja sama dengan syarikah atau perusahaan layanan haji di Arab Saudi guna memastikan tata kelola penyelenggaraan haji berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global, sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” tambahnya.
Jaenal menegaskan bahwa meski membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah bukan proses instan, pemerintah memastikan arah kebijakan sudah jelas dan terukur.
“Haji dan umrah harus menghadirkan keberkahan spiritual sekaligus manfaat ekonomi yang luas bagi bangsa,” tandasnya.
 menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang lebih inklusif serta berdampak langsung bagi){kind=link}