MONITOR, Cirebon – Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bakal dijadikan sebagai pilot project dan role model nasional untuk program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Hal tersebut terungkap dalam agenda kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta anggota DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri di Pantai Baro Desa Gebang Mekar pada Jumat (26/12/2025).
Kehadiran KNMP di lokasi ini merupakan aspirasi masyarakat Gebang Mekar yang diperjuangkan Prof. Rokhmin Dahuri sebagai Anggota DPR RI, agar kampung nelayan dapat tumbuh lebih makmur dan sejahtera.
Dalam sambutannya, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan harapannya terkait posisi strategis desanya dalam pengembangan KNMP nasional. “Saya berharap Gebang Mekar dapat menjadi role model pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yang ke depan ditargetkan berkembang hingga 1.000 lokasi secara nasional,” ungkapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati itu menilai KNMP bukan hanya tentang fisik yang dibangun, tetapi tentang keunggulan operasional, sosial, dan ekonomi yang bisa direplikasi di lokasi lain. “Program ini harus mampu memperkuat struktur ekonomi nelayan melalui pengembangan koperasi lokal sebagai pusat pengelolaan pemasaran hasil tangkapan,” ujarnya.
Prof. Rokhmin juga memberikan detail konkret tentang potensi Gebang Mekar. “Kabar baiknya, Gebang Mekar direncanakan menjadi extended model pada tahun 2026 dengan tambahan anggaran, seiring tingginya aktivitas perikanan di wilayah tersebut yang memiliki sekitar 4.500 kapal dalam dua desa,” tuturnya.
Posisi Gebang Mekar sebagai lokus pembangunan yang strategis karena dimensi ekonomi lokalnya yang besar. Prof. Rokhmin menyebut tiga indikator utama yang harus menjadi dasar evaluasi keberhasilan KNMP yakni : Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta keluarganya; Kelestarian lingkungan pesisir yang berkelanjutan; dan Keberlanjutan usaha perikanan yang mampu bertahan secara ekonomi.
“Kalau tiga hal ini tercapai, maka pembangunan kampung nelayan bisa kita katakan berhasil dan layak jadi model nasional,” tegasnya.
Prof Rokhmin juga menekankan bahwa pembangunan kampung nelayan harus disokong oleh penguatan kelembagaan lokal — termasuk koperasi nelayan yang profesional, akses pasar langsung ke industri, serta infrastruktur yang fungsi optimal dari hulu sampai hilir.
Program Strategis
KNMP adalah Program strategis yang digagas pemerintah ini mengusung transformasi sektoral dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, dari sekadar peningkatan infrastruktur menjadi sistem pemberdayaan ekonomi yang holistik dan terintegrasi.
Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 100 lokasi kampung nelayan, sebagai tahap awal dari rencana jangka panjang mencapai 1.100 kampung nelayan hingga 2027.
Dari Infrastruktur ke Sistem Ekonomi
Program Kampung Nelayan Merah Putih sejatinya lebih dari sekadar penyediaan fasilitas fisik. Pemerintah melalui KKP menekankan bahwa KNMP dirancang sebagai sebuah sistem pemberdayaan hulu–hilir yang bertujuan menaikkan produktivitas dan pendapatan nelayan melalui integrasi industri perikanan lokal, kelembagaan pasar, serta dukungan teknis dan kelembagaan.
Tantangan dan Implikasi Kebijakan
Walaupun target pengembangan KNMP hingga 1.000 lokasi diyakini dapat memperkuat ekonomi pesisir secara nasional, sejumlah tantangan tetap muncul. Pertama, penataan lahan dan administratif sebagai dasar legalitas pembangunan fasilitas harus bersih dari konflik atau ketidakjelasan status tanah.
Kedua, kesinambungan program memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal, bukan hanya keterlibatan pemerintah pusat. Ketiga, penguatan kelembagaan koperasi menjadi kunci dalam memastikan nelayan mampu mengendalikan pemasaran hasil tangkapan mereka sendiri—bukan sekadar menjadi pemasok bagi rentenir atau tengkulak tradisional.
Program KNMP di Gebang Mekar sejatinya mengambil posisi sentral dalam sinergi kebijakan pembangunan sektor kelautan di bawah prioritas Presiden Prabowo. Penekanan pemerintah pada swasembada protein dan peningkatan kesejahteraan nelayan juga terintegrasi dengan agenda pemerintahan yang lebih luas, seperti penguatan kemampuan industri pengolahan hasil laut dan pengembangan jaringan pasar domestik maupun ekspor.
Jika berhasil mereplikasi model Gebang Mekar secara nasional — termasuk pencapaian indikator yang disampaikan Prof. Rokhmin — maka KNMP dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis masyarakat, bukan sekadar program infrastruktur pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya program ini dalam konteks prioritas nasional. “Pemerintah juga menargetkan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, serta swasembada protein pada tahun 2026,” katanya.
KNMP menjadi bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan pangan, bukan hanya sekadar proyek pembangunan lokal.
