MONITOR, Jakarta- Musyawarah Kubro yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo dan dihadiri para mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) serta jajaran PBNU, PWNU, dan PCNU—baik secara daring maupun luring—mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKBN-NU), Hery Haryanto Azumi.
Hery menilai forum tersebut sebagai langkah penting dan patut diapresiasi, terlebih karena menjadi kelanjutan dari rangkaian pertemuan ulama sebelumnya di Ploso dan Tebuireng. Menurutnya, konsistensi para ulama sepuh dalam menggelar forum-forum musyawarah menunjukkan keseriusan dalam mencari jalan keluar atas persoalan jam’iyyah NU secara arif dan bermartabat.
“Forum ini menegaskan bahwa tidak semua solusi atas problem NU berada di ranah struktural. Wilayah kultural tetap memegang peran yang sangat vital,” ujar Hery dalam keterangannya, Senin (22/12/2025). Ia menekankan, ke depan reformasi organisasi NU harus berjalan seiring dengan penguatan gerak kultural, di mana ulama menjadi kunci arah dan keputusan strategis, serta ditopang oleh generasi muda NU yang telah bertransformasi secara intelektual di berbagai bidang.
Hery juga menyoroti sikap para ulama yang dinilainya sangat bijaksana. Di satu sisi, mereka tetap mengedepankan prinsip ishlah (perdamaian dan perbaikan) meskipun prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan. Namun di sisi lain, para ulama juga menunjukkan ketegasan dengan menetapkan batas waktu 3 x 24 jam sebelum diambil keputusan penting terkait mandat Rais ‘Aam Syuriyah dan Ketua Umum Tanfidziyah.
Sikap tersebut, lanjut Hery, sejalan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Gerakan Kebangkitan Baru NU. Gerakan ini secara tegas mendorong agar Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU menyerahkan mandat kepada Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWAQ) demi menyelamatkan jam’iyyah (organisasi) dan jama’ah (warga) NU.
“Krisis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika terus berlanjut, potensi dualisme kepemimpinan akan menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Lebih jauh, Gerakan Kebangkitan Baru NU menyerukan kepada seluruh jajaran PBNU, PWNU, PCNU, serta seluruh badan otonom dan lembaga NU untuk mendengarkan suara warga Nahdliyyin yang pada dasarnya tidak menginginkan perpecahan di tubuh organisasi. Menurut Hery, sumber-sumber persoalan harus segera diurai dan diselesaikan secara menyeluruh.
Ia menilai, reformasi dan transformasi organisasi NU menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman yang kian kompleks, baik di tingkat nasional maupun global. Tanpa pembenahan serius, NU berisiko kehilangan daya respons dan daya kepemimpinan moralnya di tengah umat.
Sebagai penutup, Hery menegaskan kesiapan Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama untuk berdiri di barisan terdepan dalam mendukung dan memulai upaya-upaya perbaikan tersebut. “Dengan restu para ulama dan dukungan warga Nahdliyyin, kami siap mengawal ikhtiar ini demi masa depan NU yang lebih kokoh, bersatu, dan berkhidmat,” pungkasnya.
