MONITOR, Jakarta – Maxim Indonesia menyelenggarakan diskusi panel dan dialog interaktif lintas pemangku kepentingan dengan tema “Sinergi Ekosistem Transportasi
Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Pusat Maxim Jakarta. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kolaborasi Maxim dengan lembaga pemerintah dari lintas kementerian dalam mendorong keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia.
Acara ini turut dihadiri berbagai instansi termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan dari mitra pengemudi Maxim. Keikutsertaan dari para stakeholder ini menegaskan pentingnya dialog bersama untuk merespons dinamika transportasi digital yang terus
berkembang.
Pada forum ini, Maxim menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan regulasi transportasi daring, termasuk mengenai struktur tarif dan komisi bersama Kementerian Perhubungan. Maxim juga mendukung upaya pengembangan pelaku usaha kecil dan menengah bersama Kementerian UMKM, serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian RI.
Dalam aspek perlindungan mitra, Maxim memperkuat komitmennya melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan mitra pengemudi. Selain itu, Maxim turut mendorong mitra untuk mendapatkan proteksi tambahan melalui program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Pengembangan Maxim Indonesia Dirhamsyah menyampaikan bahwa transportasi daring kini menjadi elemen penting dalam ekonomi digital nasional. Selain menyediakan layanan mobilitas yang lebih efisien, sektor ini juga produktivitas masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui program kemitraan.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat memetakan perkembangan kebijakan, memahami, dan merumuskan kolaborasi antarsektor secara berkelanjutan. Melalui skema kemitraan, Maxim juga mendukung fleksibilitas bagi mitra pengemudi untuk dapat bekerja secara mandiri. Dengan penerapan komisi aplikasi maksimal 15%, Maxim memberikan peluang
lebih besar bagi mitra untuk meningkatkan pendapatannya, sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau bagi pengguna,” ucap Dirhamsyah.
Sementara itu, Utomo Harmawan selaku Kepala Direktorat Angkutan Tidak Dalam Trayek Kementerian Perhubungan menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya menghadirkan regulasi secara terpadu dan terbuka dalam menerima saran dan masukan dari para pihak.
“Pemerintah akan terus berupaya menghadirkan regulasi yang inklusif untuk mewujudkan ekosistem yang stabil dan terus bertumbuh. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan dari seluruh pihak, karena kebijakan yang efektif bisa lahir jika dirumuskan bersama dan mencerminkan kebutuhan para pelaku di lapangan,” ujar Utomo.
Melalui dialog yang terbuka dan interaktif, seluruh peserta menyepakati perlunya sinergi jangka panjang antara pemerintah dan industri guna memastikan keseimbangan ekosistem transportasi digital. Diskusi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan serta memperluas manfaat ekonomi digital bagi masyarakat.
