Tinjau Lahan Kantor Imigrasi Blora, Menteri Imipas: Gunakan Kontraktor Lokal

MONITOR, Jakarta – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Blora untuk meninjau secara langsung lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Blora, Sabtu (29/11). Peninjauan tersebut didampingi oleh Bupati Blora, Arief Rohman, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Blora.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agus memberikan arahan terkait dengan teknis pembangunan Kantor Imigrasi Blora. Ia pun mendorong segala proses pengerjaan melibatkan kontraktor, pengusaha, dan pengrajin lokal.

“Kantor imigrasi yang akan dibangun ini, gunakan kontraktor lokal, mebel dari Blora. Lakukan juga sinergi dengan pemasyarakatan dalam proses pembangunannya,” tutur Menteri Agus.

Bupati Blora pun menyambut positif agenda peninjauan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh, mulai dari kesiapan lahan hingga kelancaran perizinan pembangunan. Ia berharap keberadaan kantor imigrasi ini dapat mendorong kemudahan pelayanan sekaligus membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, memberikan penjelasan teknis terkait kondisi lahan yang ditinjau. Penjelasan tersebut mencakup luas lahan, total anggaran, hingga contoh mock up gedung.

“Kantor Imigrasi Kelas I TPI Blora akan dibangun di atas lahan seluas 7.821 m². Kantor Imigrasi Blora nantinya akan dibangun lima lantai yang terdiri dari satu lantai basement dan empat lantai untuk pelayanan,” kata Haryono.

Usai peninjauan, kedua pihak sepakat untuk mempercepat tahap perencanaan teknis agar proses pembangunan dapat segera dimulai. Peninjauan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat realisasi pembangunan kantor imigrasi baru yang diharapkan dapat memperluas layanan keimigrasian bagi masyarakat Blora dan wilayah sekitarnya. Kegiatan ini pun menjadi tanda keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan keimigrasian serta pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.