Pemerintah Mantap Bentuk Ditjen Pesantren sebagai Penguat Ekoteologi dan Kemandirian Umat

MONITOR, Jakarta – Upaya negara memperkuat tata kelola pesantren memasuki babak baru. Melalui Halaqah Penguatan Kelembagaan bertema “Pesantren, Ekoteologi dan Kemandirian Ekonomi Umat”, Kementerian Agama menegaskan pentingnya pendirian Direktorat Jenderal (Dirjen) Pondok Pesantren sebagai kebutuhan strategis bangsa.

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media dan SDM Ismail Cawidu menggarisbawahi perlunya penyatuan persepsi di tengah masih adanya pihak yang menolak pembentukan Dirjen Pesantren. Menurutnya, realitas 42 ribu pesantren dengan sekitar enam juta santri tidak mungkin dikelola hanya oleh satu direktorat.

Ia mengisahkan bagaimana pesantren telah menjadi pusat pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka. “Pesantren hadir dua abad sebelum negara menanggung biaya pendidikan. Hari ini, jutaan santri dibiayai masyarakat. Maka negara wajib menghadirkan struktur tata kelola yang kuat,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Ismail menekankan tiga isu mendesak: ketidakmerataan fasilitas, lemahnya pendampingan manajemen, serta ketidakjelasan basis data pesantren nasional. Dirjen Pesantren, menurutnya, akan berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional guna memastikan standar mutu, distribusi bantuan yang tepat sasaran, serta penguatan pemberdayaan santri dan alumni.

“Dirjen ini bukan sekadar struktur baru. Ia adalah mandat peradaban agar pesantren tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita bicara kemandirian, mutu, hingga diplomasi pendidikan Islam,” tegasnya.

Menguatkan pernyataan Ismail, Direktur Pesantren Basnang Said memaparkan perjalanan panjang negara dalam mengakui eksistensi pesantren. Ia menyinggung masa ketika pesantren hanya menjadi unit kecil dalam struktur birokrasi, hingga hadirnya momentum-momentum penting seperti program kesetaraan, Hari Santri, dan lahirnya Undang-Undang Pesantren.

Menurut Basnang, tantangan terbesar hari ini adalah memastikan bahwa regulasi yang sudah ada benar-benar operasional. Ia mencontohkan banyaknya daerah yang melahirkan Perda Pesantren, tetapi belum memberikan alokasi anggaran yang memadai.

Basnang juga membeberkan bahwa gagasan peningkatan status direktorat menjadi dirjen sudah diusulkan sejak era menteri-menteri sebelumnya, namun baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Menag Nasaruddin Umar, negara memberikan jawaban konkret.

“Kami sudah merancang struktur SOTK awal, termasuk wacana pembentukan direktorat baru seperti Pendidikan Ma’had Aly, Muadalah dan Lembaga Formal, hingga Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Semua demi memperkuat peran pesantren bukan hanya secara spiritual, tetapi juga ekonomi dan sosial,” jelasnya.

Tema halaqah menegaskan bahwa pesantren kini diharapkan menjadi pusat kemandirian ekonomi umat. Baik Ismail maupun Basnang sepakat bahwa penguatan manajemen, digitalisasi, hingga pendataan nasional merupakan fondasi agar pesantren mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri.

Penguatan aspek ekoteologi—pemahaman keagamaan yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan—juga disorot sebagai salah satu arah baru pengembangan pesantren. Dengan struktur dirjen yang lebih kuat, pesantren diharapkan dapat menjadi model harmoni spiritual, sosial, dan ekologis.

Ismail menutup arahannya dengan membuka halaqah secara resmi, sekaligus menyampaikan optimisme bahwa para kiai dan pimpinan pesantren akan menjadi motor utama perumusan kebutuhan teknis kedirjenan.

“Saya percaya kekuatan ada di tangan para pengasuh. Dirjen dibentuk untuk melayani, memfasilitasi, dan menguatkan pesantren sebagai pilar peradaban bangsa,” ujarnya.

Senada, Basnang berharap keberadaan Dirjen Pesantren kelak menjadi penegasan tanggung jawab negara dalam memajukan seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, bukan hanya pesantren besar, tetapi juga pesantren kecil, rumah tahfiz, hingga lembaga berbasis komunitas.

Halaqah Penguatan Kelembagaan ini menandai langkah strategis menuju sistem tata kelola pesantren yang lebih integral, profesional, dan visioner—sebuah babak baru bagi pendidikan Islam Indonesia dalam memperkuat kemandirian umat di masa depan.