Bimtek SVLK di Cirebon, Prof Rokhmin: Hutan Harus Dijaga untuk Kesejahteraan Rakyat

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa Indonesia dianugerahi kawasan hutan yang sangat luas, bahkan menempati posisi ke-3 terbesar di dunia. 

“Namun, kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal besar bagi bangsa ini, hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat maupun pendapatan negara,” ujar ujar Rektor Universitas UMMI Bogor, Kamis (13/11/2025)

Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, di Hotel Zamrud, Cirebon, Guru Besar IPB University tersebut menyampaikan pandangan strategisnya.  

“Hutan ibarat jantung bagi negara, jadi harus dijaga. Kekayaan yang ada harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mengajak masyarakat berwirausaha di bidang kehutanan. Bahkan limbah hasil hutan pun bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomi,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR itu  menekankan bahwa hutan memiliki fungsi vital: konservasi, perlindungan, dan produksi. Ia menambahkan, hutan bukan hanya sumber oksigen dan air bersih, tetapi juga benteng pengendali iklim, pencegah bencana alam seperti banjir dan longsor, serta rumah bagi keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan tak ternilai bangsa.  

Prof Rokhmin mengapresiasi pelaksanaan Bimtek SVLK yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis kehutanan yang legal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.  

Prof. Rokhmin menutup pesannya dengan optimisme bahwa jika dikelola secara bijak, hutan Indonesia tidak hanya menjadi paru-paru dunia, tetapi juga menjadi penopang ekonomi rakyat.

Sementara itu, Kepala BPHL Wilayah VII, Dudi Iskandar, menegaskan komitmen pihaknya dalam membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berwirausaha di sektor kehutanan.  

“Kita harus mengelola hutan dengan baik, termasuk pengolahan hasil hutan. Sudah ada contohnya, seorang pemuda memanfaatkan limbah hutan hingga bernilai ekonomi. Untuk UMKM, perizinan bisa gratis. Legalitas SVLK pun bisa dibantu,” jelas Dudi.  

Dengan adanya dukungan regulasi, pelatihan, dan fasilitasi perizinan, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk menjadikan hutan sebagai sumber kesejahteraan.