Ketua PBNU hingga Sejarawan Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Dosanya Besar

MONITOR, Jakarta – Diskusi publik “IslamiTalk” yang diselenggarakan oleh Islami.co di Outlier Cafe Ciputat, Jakarta, menghasilkan penolakan kolektif dan tegas terhadap wacana pengangkatan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Acara yang dihadiri oleh sejumlah aktivis dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini menyoroti kekerasan politik dan represi sistematis Orde Baru terhadap kekuatan sipil, terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Hadir Sejarawan Bonnie Triyana, Budayawan Hairus Salim, Aktivis Gen Z NU Lily Faidatin, dan Ketua PBNU Savic Ali—secara serempak mengukuhkan pandangan bahwa warisan kekerasan sistemik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan korupsi yang melekat pada rezim Orde Baru tidak memenuhi prasyarat etis maupun moral untuk sebuah gelar kepahlawanan.

Bonnie Triyana, Sejarawan dan Anggota DPR, sendiri menyebut upaya Soeharto dijadikan Pahlawan narasi tunggal soal Pahlawan dan legitimasi kekerasan yang berdarah selama orde baru.

Ia juga menjelaskan legitimasi kekuasaan Soeharto dibangun di atas krisis dan pemaksaan sejarah. “Soeharto menjadi presiden karena krisis politik, maka dari itu butuh sejarah untuk melegitimasi kekuasaannya,” ujar Bonnie dalam diskusi Islami Talk yang digelar Islami.co di Kafe Outlier, Jakarta (7/10/2025)

“Pembantaian dan penangkapan massal pengikut PKI berlangsung sampai tahun 1969. Pada dasarnya, pengangkatan Soeharto bukan soal jasa, tetapi pertarungan memori publik—mempertarungkan memori untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kelompok tertentu.”

Hal senada diungkap oleh Hairus Salim, Budayawan NU yang menguraikan strategi Orde Baru dalam melumpuhkan kekuatan ideologis partai-partai, termasuk NU yang memiliki basis massa besar.

Ia menggambarkan bagaimana proses politik di bawah Soeharto hanyalah formalitas belaka. “ABRI digunakan untuk memaksa memilih Soeharto. NU yang memiliki suara dominan tidak pernah menduduki ketua umum PPP karena harus mendapat persetujuan Soeharto,” terang Hairus.

“Selama Orde Baru, NU sulit sekali berkembang, kecuali kiai-kiai yang pindah ke Golkar. Pemilu kala itu hanya formalitas; ideologi dilumpuhkan,” tambahnya.

Hal senada juga diungkap oleh Lily Faidatin, seorang aktivis Gen Z Nahdlatul Ulama yang menyebut, Soeharto punya dosa besar dan tak layak jadi pahlawan nasional.

Lily juga aktif di organisasi kepemudaan NU menyatakan penolakan atas nama keadilan dan kemanusiaan. “Saya menolak dengan tegas Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Beliau mungkin pernah berjasa, tetapi dosanya lebih banyak. Ayah saya sendiri menjadi korban penangkapan karena aksi mengkritisi Soeharto,” kata Lily. “Soeharto tidak punya cukup alasan untuk dipahlawankan.”

Sedangkan Ketua PBNU Savic Ali, mengatakan ia tegas menolak Soeharto karena orde baru dalam sejarahnya mengebiri Nahdlatul Ulama di segala level, mulai politik sampai pendidikan.

Ia juga menjelaskan soal mekanisme kontrol tripartit Orde Baru (ABRI, Birokrasi, Golkar) yang mengekang pergerakan NU baik sebagai organisasi maupun pesantren.

Ia mencontohkan soal pemilu 1971 ketika NU dipaksa lebur jadi PPP dan mulai politik satu arah, semuanya harus pro Soeharto lewat Golkar.

“KH Idham Chalid pernah berkata kita disuruh tanding tinju, tetapi kedua tangan kita diikat. Namun, suara NU di pemilu bertahan di angka 18 persen, artinya NU mampu bertinju dengan kedua tangannya diikat,” jelas Savic.

“Kalau Soeharto dipahlawankan, gak ketemu nalar kita karena Soeharto bagian dari masalah; legacynya banyak yang bermasalah, korbannya banyak sekali,” tambahnya.

Lantas ia menjelaskan pahlawan adalah mereka yang berani berkorban demi orang lain, bukan sebaliknya. Soeharto jelas bukan di sana.

“Pahlawan bagi saya adalah orang yang berani mempertaruhkan kepentingan dan keselamatan dirinya untuk kepentingan orang lain, sedangkan Soeharto mendahulukan kepentingan dirinya dan kroninya.”

Diskusi ini menyimpulkan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan tindakan yang mengkhianati jutaan korban pelanggaran HAM berat, menegasikan luka sejarah represi politik, dan secara fundamental mendegradasi standar kepemimpinan ideal di masa depan yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan penghormatan terhadap HAM.