Kemenag Siapkan Anggaran Khusus Rp16,16 Miliar Perkuat Keagamaan dan Pendidikan Umat di 2026

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan berbasis umat. Ketahanan dimaksud, termasuk dari risiko akibat bencana.

Hal ini ditegaskan Menag saat Rapat Kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Rapat gabungan tersebut turut menghadirkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR, Bappenas, Basarnas, BNPB, BMKG, BAZNAS, TNI, Polri, dan kementerian lainnya. Hadir mendampingi Menag, Wamenag Romo Muhammad Syafi’i, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, serta pejabat tinggi Kementerian Agama.

Menurut Menag, pada 2026, Kementerian Agama telah menyiapkan alokasi anggaran khusus sebesar Rp16,16 miliar dari skema SBSN. Anggaran ini dialokasikan untuk merehabilitasi 7 Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdampak bencana. Selain itu, melalui skema Rehabilitasi dan Manajemen Risiko (RM) yang difasilitasi Kementerian PUPR, akan dilakukan revitalisasi terhadap 101 madrasah terdampak dengan nilai Rp139,9 miliar. Dialokasikan juga Rp35,75 miliar dari pembiayaan SBSN untuk merehabilitasi 8 madrasah lainnya yang terdampak.

“Kita ingin memastikan keberagamaan berdampak, termasuk pada perlindungan kehidupan, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketangguhan masyarakat,” tegas Menag.

Program penguatan mitigasi bencana ini selaras dengan agenda nasional Asta Cita, melalui implementasi program Ekoteologi dan Beragama Berdampak. Kemenag mendorong penerapan rumah ibadah ramah bencana, green office, serta gerakan satu juta pohon, sebagai bentuk kontribusi nyata keberagamaan terhadap perlindungan lingkungan dan peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Langkah Strategis

Menteri Agama juga memaparkan langkah dan komitmen Kementerian Agama dalam penguatan ketangguhan layanan keagamaan dalam menghadapi kebencanaan. Kemenag secara aktif menjalankan peran strategis dalam memastikan keberlanjutan layanan pendidikan dan peribadatan di wilayah terdampak bencana, memobilisasi penyuluh agama sebagai relawan, serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual bagi masyarakat.

“Komunitas keagamaan sering menjadi barisan terdepan ketika bencana terjadi. Kementerian Agama berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan layanan keagamaan dan pendidikan serta mendampingi masyarakat secara moral dan spiritual,” ujar Menag.

Menag lalu merinci respons Kemenag terhadap sejumlah kejadian kebencanaan terbaru, seperti banjir di Bali, runtuhnya bangunan Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, serta robohnya musala dan majelis taklim di Bogor, dengan total bantuan lebih dari Rp 1,4 miliar. “Empati Kementerian Agama bukan hanya melalui doa, tetapi aksi nyata memulihkan sarana pendidikan dan ibadah, serta memulihkan ketenangan masyarakat”, jelasnya.

Timwas Penanganan Bencana DPR RI mengapresiasi langkah Kemenag dan kementerian/lembaga lain dalam penanganan bencana pada seluruh fase. Timwas DPR juga mendorong beberapa hal, antara lain: Penyelarasan regulasi penanganan bencana lintas kementerian; Peningkatan koordinasi dalam pengintegrasian layanan kedaruratan, termasuk single emergency number dan single command center, serta aplikasi nasional penanggulangan bencana; Penguatan sinergi pusat-daerah bersama masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media; Penunjukan pejabat khusus untuk koordinasi intensif dengan Timwas DPR.

“Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar layanan darurat benar-benar cepat, satu komando, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Ketua Timwas DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.