MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa arah kebijakan Kementerian Agama 2025-2029 harus secara tegas mengarahkan pada penguatan kelembagaan pesantren. Pernyataan ini disampaikan Wamenag saat memimpin rapat pemaparan draf Renstra Kemenag 2025-2029 bersama Biro Perencanaan pada Rabu (29/10/2025). Renstra ini disusun untuk memastikan program Kemenag selaras dengan Asta Cita 2025-2029 dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan keagamaan.
Romo menekankan perlunya penajaman gagasan kebijakan yang berfokus pada pesantren. Wamenag menjelaskan kembali tiga fungsi utama pesantren yang diamanatkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Ia menjelaskan, berdasarkan undang-undang tersebut, institusi ini memiliki peran tridimensi yang sangat vital. Pertama, sebagai Fungsi Pendidikan, pesantren adalah benteng moral dan pusat keilmuan agama yang melahirkan generasi cerdas dan berakhlak mulia. Kedua, sebagai Fungsi Dakwah, pesantren berperan sebagai pusat penyebaran nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin sekaligus penguatan moderasi beragama. Dan Ketiga, sebagai Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, pesantren merupakan motor penggerak pembangunan ekonomi umat melalui unit usaha dan kemandirian santri.
“Tiga fungsi fundamental pesantren ini memiliki lingkup yang sangat luas dan strategis. Ini tidak akan bisa berkembang secara optimal jika hanya dikelola dalam satuan kerja (Satker) setingkat Eselon II di bawah Direktorat Jenderal yang fokus pada fungsi pendidikan Islam semata,” tegasnya.
Menurut Romo, kehadiran negara dibutuhkan untuk bisa mengawal tiga fungsi ini. “Perlu kehadiran negara dalam struktur yang lebih memadai untuk bisa menggerakkan dan mengawal tiga fungsi strategis pesantren ini agar berjalan lebih optimal, terarah, dan masif,” pungkasnya.
Ini menjadi momen penting bagi Kemenag dalam menyusun peta jalan lima tahun ke depan yang transformatif dan berdampak nyata. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Perencanaan Muhammad Iqbal, Staf Khusus Wamenag Nona Gayatri Nasution, serta Tenaga Ahli Wamenag Junisab Akbar dan Jaka Setiawan.
