Wamenag Romo Syafi’i: Pemerintah Serius Perkuat Peran Pesantren

MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran pesantren di Indonesia. Hal ini disampaikan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Milad ke-50 Pondok Pesantren Daarul Rahman,di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Acara yang dihadiri ribuan santri dan tokoh nasional ini turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, para kiai, pimpinan dan santri pondok pesantren dari berbagai daerah, serta keluarga besar KH Syukron Ma’mun.

Dalam sambutannya, Wamenag mengapresiasi kiprah pesantren sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa. “The founding fathers kita rata-rata alumni pesantren. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 adalah bukti nyata kontribusi pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto pun memberikan perhatian besar kepada pesantren,” ujar Wamenag Romo Syafi’i, Sabtu (25/10/2025).

“Hari ini, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perkembangan pesantren di Indonesia,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pemerintah terus memberikan perhatian serius terhadap pesantren, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. “UU ini memastikan alumni pesantren memiliki hak yang sama dengan lulusan perguruan tinggi umum. Kalau masih ditemukan diskriminasi, kami akan berdiri di depan untuk memperjuangkan hak mereka,” tegasnya.

Wamenag juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani izin prakarsa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. “Alhamdulillah, Presiden memberikan perhatian besar. Dengan adanya Ditjen Pesantren, ke depan pondok bisa merancang program sendiri yang mencakup tiga fungsi pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Romo Syafi’i menambahkan, jumlah pesantren di Indonesia kini lebih dari 43 ribu, dengan 12 juta santri dan sekitar satu juta kiai. “Ini bukan sekadar angka, tetapi kekuatan sosial dan spiritual bangsa. Pemerintah ingin memastikan pesantren mendapat dukungan kelembagaan yang sepadan dengan kontribusinya,” pungkasnya.