MONITOR, Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindak tegas mafia impor baja dan tekstil yang merugikan negara.
Mulyanto minta Purbaya tidak hanya berhenti pada wacana untuk meningkatkan publikasi berita. Tapi harus mengambil langkah tegas, terukur, dan sistematis.
“Pernyataan Menkeu yang mengaku sudah mengantongi nama-nama mafia harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan hanya menjadi headline, tetapi menjadi tindakan hukum yang memberikan efek jera,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menegaskan praktik penyelundupan dan under-invoicing di sektor baja dan tekstil tidak hanya menyebabkan hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp 50–60 triliun per tahun, tetapi juga menghancurkan industri nasional. Selanjutnya kondisi tersebut mengancam jutaan tenaga kerja lokal.
Barang impor ilegal dan undervalue menciptakan persaingan tidak sehat, mematikan pabrik dalam negeri, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau mafia ini dibiarkan maka negara kehilangan dua hal sekaligus: uang dan kedaulatan ekonomi. Kita tidak bisa bicara industrialisasi kalau industri dasarnya — baja dan tekstil — justru dikendalikan oleh mafia,” lanjutnya.
Mulyanto menegaskan pentingnya audit lintas instansi untuk mengurai jaringan mafia secara menyeluruh — dari importir, oknum aparat di bea cukai, hingga perusahaan penerima manfaat. Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Gabungan Anti-Mafia Impor di bawah koordinasi langsung Presiden, agar pemberantasan tidak berhenti di level wacana.
“Kami mendukung langkah Menkeu tetapi harus ada mekanisme permanen dan terukur. Jangan sekadar gebrakan sesaat. Negara perlu menunjukkan bahwa mafia tidak lagi bisa membeli perlindungan,” tandasnya.
