Catatan JMM Satu Tahun Pemerintahan Prabowo; 8 Gebrakan dari Pangan hingga Keimigrasian

MONITOR, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun pada Senin (20/10/2025). Selama kurun waktu tersebut, sejumlah terobosan kebijakan digulirkan, mulai dari bidang pangan, pendidikan, keagamaan, hingga hukum dan keimigrasian.

Peneliti senior Jaringan Muslim Madani (JMM), Haji Asep Saefudin, menilai pemerintahan Prabowo telah menunjukkan arah pembangunan yang optimistis menuju Indonesia maju.

“Kami melihat setidaknya ada delapan gebrakan Presiden Prabowo yang sangat luar biasa dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Haji Asep dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Berikut delapan gebrakan Presiden Prabowo selama satu tahun masa pemerintahannya versi JMM:

1. Ketahanan Pangan

Haji Asep menuturkan, Presiden Prabowo menjadikan ketahanan pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional. Karena itu, ujar dia, melalui program ini pemerintah menargetkan pencetakan tiga juta hektare sawah baru dalam lima tahun mendatang, dengan 750 ribu hektar per tahun mulai 2025 hingga 2027.

Tak hanya itu, Haji Asep mengatakan bahwa pemerintah meningkatkan volume pupuk bersubsidi hingga 9,5 juta ton pada 2025 dan menyederhanakan mekanisme penyalurannya.

“Kebijakan penetapan harga gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kilogram juga diterapkan untuk menjaga kesejahteraan petani serta stabilitas rantai pasok pangan nasional,” tuturnya.

2. Peran di Dunia Internasional

Haji Asep menilai, sejak awal masa jabatannya, Prabowo aktif di kancah diplomasi internasional. Prabowo kerap hadir dalam berbagai forum global di tengah dinamika krisis kemanusiaan dan geopolitik dunia.

“Misalnya dalam Sidang Umum PBB ke-80, Prabowo menyuarakan solusi dua negara sebagai jalan damai bagi konflik berkepanjangan Palestina-Israel. Pidato itu mencerminkan prinsip moral dan tanggung jawab global yang berakar dari pengalaman diplomasi Indonesia,” katanya.

3. Reformasi Haji dan Pembangunan Kampung Haji

Haji Asep juga bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah membentuk kementerian khusus yang menangani penyelenggaraan haji dan umrah.

“Salah satu program andalannya ialah pembangunan Kampung Haji, yang tak hanya menekan biaya haji, tetapi juga diharapkan menjadi pusat ekonomi dan keagamaan baru di berbagai daerah,” ucap dia.

4. Pendidikan dan Gizi Rakyat

Di sektor pendidikan, menurut Haji Asep, Prabowo meluncurkan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu janji kampanyenya, telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini juga membuka 290 ribu lapangan kerja, melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta membentuk 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi,” ucap Haji Asep.

5. Reformasi Polri
   Dalam bidang keamanan, Prabowo mendorong reformasi institusional Polri melalui pembentukan Komite Reformasi Polri.

“Komite ini bertugas memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam tubuh kepolisian agar lebih berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Haji Asep.

6. Penguatan Ekonomi Rakyat
Menurut Haji Asep, Prabowo juga fokus memperkuat ekonomi kerakyatan dan UMKM. Hingga Oktober 2025, sejumlah kebijakan diterapkan, antara lain penghapusan utang macet UMKM, perpanjangan tarif PPh final, serta penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Haji Asep kemudian mengapresiasi Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang telah mendorong Bank Himbara untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Langkah ini membantu pelaku usaha kecil tetap bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global,” beber dia.

7. Pemberantasan Korupsi dan Mafia Migas

Lebih jauh, Haji Asep melihat pemerintahan Prabowo berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan bahkan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama, termasuk dalam sektor strategis seperti pertambangan dan migas.

Selain itu, Haji Asep menyatakan bahwa pemerintah mendorong transformasi digital birokrasi melalui penerapan e-katalog dan e-government untuk meminimalkan praktik korupsi.

“Sejumlah langkah pembersihan di BUMN dan penindakan terhadap mafia hukum juga menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.

8. Transformasi Keimigrasian

Haji Asep menjelaskan, pemerintahan Prabowo melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024, membentuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).

“Lembaga baru ini menjadi simbol transformasi kelembagaan hukum dan keimigrasian yang bertujuan memperkuat kedaulatan negara sekaligus menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” kata dia.

Terkait ini, Haji Asep menilai bahwa Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berhasil menaikkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan menyetor Rp8.315.346.605.001 ke kas negara per 18 Oktober 2025.

Angka tersebut meningkat sebesar 17,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.072.001.651.728, sekaligus melampaui target tahun 2025 sebesar Rp6.553.686.050.000.

Dalam pernyataan penutupnya, Haji Asep melihat 8 gebrakan tersebut menunjukkan arah kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada kemandirian nasional, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas global.

“Gebrakan-gebrakan ini menandai fondasi penting bagi Indonesia menuju negara yang lebih adil, makmur, dan disegani di dunia internasional,” pungkas Haji Asep.