MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) lebih proaktif dalam mendata kelayakan perkembangan pesantren di daerah. Diketahui, Kemenag memiliki satuan kerja yang menangani hal tersebut, khususnya, di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), yang membawahi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama dan Ditjen Pendidikan Islam, harus bisa lebih proaktif mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan asrama. Kalau kapasitasnya sudah berlebihan, menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan,” imbuh pria yang kerap disapa Kyai Maman ini di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (4/10/2025).
Politisi Fraksi PKB ini mengatakan pembangunan pesantren sering kali dilakukan secara mandiri oleh pengelola dengan sumber daya terbatas. Kondisi itu kerap membuat pembangunan dilakukan ala kadarnya tanpa memenuhi standar teknis konstruksi.
“Tiap tahun santrinya bertambah, lalu Ponpes di daerah-daerah inisiatif melakukan pembangunan mandiri yang tidak melibatkan ahli konstruksi bangunan yang tersertifikasi. Seperti diameter besi yang tidak sesuai, tiang pancang yang kurang sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tidak sesuai standar, dan sebagainya,” ungkap legislator asal Dapil Jawa Barat IX itu.
Kyai Maman mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran nyata, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun memberi bantuan teknis. Ia menegaskan, pembangunan pesantren adalah tanggung jawab bersama: pengasuh, pengelola, pemerintah, dan masyarakat.
“Saya juga mengimbau pengelola pesantren di seluruh Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek akademik atau dakwah, tetapi juga memperhatikan keselamatan fisik bangunan. Infrastruktur yang aman dan layak merupakan syarat mutlak keberlangsungan pesantren,” tandas pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu.
Ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan ratusan korban jiwa, memunculkan rasa duka cita mendalam dan keprihatinan segenap Anggota Komisi VIII DPR RI. Tragedi tersebut harus menjadi peringatan penting bagi semua pihak, terutama pemerintah pusat maupun daerah, untuk hadir dalam pembangunan pesantren di Indonesia.
“Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan agama seperti pesantren,” pungkas Kyai Maman.
 lebih proaktif dalam mendata kelayakan perkembangan){kind=link}