MONITOR, Lumajang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang meminta Pemerintah untuk memastikan keadilan dan prioritas yang jelas dalam pelaksanaan program bongkar ratoon tebu. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Hubungan Pemerintah dan Kelembagaan Petani DPC HKTI Lumajang, Ali Mustofa, pada Sabtu (05/10/2025).
Menurut Ali Mustofa, program bongkar ratoon (peremajaan tebu) merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tebu, namun implementasinya harus berpihak kepada para petani kecil.
“Pemerintah harus bisa memberikan rasa keadilan dan memastikan mekanisme penyaluran bantuan atau insentif pada program bongkar ratoon ini benar-benar memprioritaskan petani tebu kecil,” tegas Ali Mustofa.
“Jangan sampai program strategis ini hanya dinikmati oleh segelintir petani besar, sementara petani kecil hanya menjadi penonton,” tambahnya.
Ali Mustofa juga menyoroti peran Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Lumajang. Ia berharap APTR dapat menjadi jangkar yang kuat dan memberikan kemudahan akses serta pendampingan terhadap petani tebu kecil dalam mengoptimalkan pemanfaatan program ini, mulai dari pengurusan administrasi hingga pelaksanaan teknis di lapangan.
HKTI Lumajang Siap Kawal Program Bongkar Ratoon
Dalam kesempatan ini, Ali Mustofa menegaskan komitmen DPC HKTI Lumajang untuk secara aktif mengawal jalannya program bongkar ratoon.
“Kami, HKTI Lumajang, akan mengawal program tersebut dengan serius, memastikan setiap kebijakan yang diambil Pemerintah berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran petani tebu di Lumajang,” pungkasnya.
Pengawalan ini dianggap krusial untuk mencegah adanya penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran program. Ali Mustofa berharap sinergi antara Pemerintah, HKTI, APTR dan petani dapat terjalin dengan baik demi terwujudnya swasembada gula nasional yang berkeadilan.
