Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin, Kris Sasono Ngudi Wibowo, dan Direktur Pusat Pengembangan Industri Halal Republik Kirgizstan, A.D. Kaiyrbekov berfoto bersama setelah melakukan penandatanganan kerja sama yang berlangsung di sela penyelenggaraan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025 di ICE BSD, Tangerang-Banten. (Ist)
MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Pusat Industri Halal berupaya untuk mengembangkan potensi dan peluang kerja sama industri halal dengan Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Republik Kirgizstan. Kolaborasi ini dituangkan dalam penandatanganan kerja sama yang berlangsung di sela penyelenggaraan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Industri Halal (PPIH) Kemenperin, Kris Sasono Ngudi Wibowo, dan Direktur Pusat Pengembangan Industri Halal Republik Kirgizstan, A.D. Kaiyrbekov.
“Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi internasional di sektor halal. Melalui kerja sama ini, kami ingin mendorong pertumbuhan ekosistem industri halal yang saling menguntungkan, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga dalam mendukung rantai pasok global,” ujar Kris, Sabtu (26/9).
Pada kesempatan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu untuk mendorong industri halal di kedua negara melalui kerja sama yang meliputi peningkatan daya saing global, pertukaran informasi dan konsultasi terkait industri halal, pertukaran pengalaman dalam program pelatihan SDM industri halal, promosi produk dan jasa halal, serta keikutsertaan dalam seminar dan simposium.
A.D. Kaiyrbekov menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik kolaborasi ini. “Indonesia adalah mitra strategis dalam pengembangan industri halal. Dengan adanya pembahasan awal ini, kami berharap dapat mempercepat terwujudnya program-program konkret yang bermanfaat bagi kedua negara,” ungkapnya.
Kesepakatan dalam pertemuan ini dituangkan dalam Record of Discussion (RoD) yang menjadi landasan awal sebelum menuju bentuk kerja sama formal, seperti Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) maupun perjanjian lainnya yang akan difinalisasi melalui saluran diplomatik.
“Dokumen ini adalah langkah awal untuk memperkuat kerja sama halal industry development antara Indonesia dan Kirgizstan. Nantinya, detail teknis dan kegiatan yang lebih spesifik akan dituangkan dalam perjanjian resmi,” jelas Kris.
Kemenperin memastikan komunikasi akan terus dijaga dengan Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Kirgizstan guna memastikan kesinambungan kerja sama.
MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian proaktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri sebagai fondasi…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menyambut baik keputusan Badan Gizi…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan respons positif dan…