Menperin Optimistis Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia

MONITOR, Jakarta – Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai salah satu pusat industri halal dunia. Apalagi, melihat potensi pasar di global maupun domestik, memberikan dasar yang kuat untuk menjadikan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus kekuatan baru di tingkat global.

“Pasar halal dunia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2023, konsumsi umat Muslim di enam sektor ekonomi syariah telah menembus USD2,43 triliun. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi USD3,36 triliun pada tahun 2028,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan Industrial Festival dan Halal Indo 2025 di ICE BSD Tangerang, Kamis (25/9).

Menperin juga mengemukakan, potensi pasar di dalam negeri cukup menjanjikan. Konsumsi rumah tangga Indonesia tercatat mencapai Rp 3.226,1 triliun pada semester II tahun 2025, yang didorong oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 245,97 juta jiwa. “Ini adalah modal utama kita, sehingga Indonesia bukan hanya sekadar pasar, tetapi juga harus menjadi produsen dan pemain utama industri halal global,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan State of The Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/25, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia, di bawah Malaysia dan Arab Saudi, namun di atas UEA dan Bahrain. Menariknya, meskipun tetap di posisi ketiga, Indonesia mencatat kenaikan skor tertinggi dibanding tahun 2022, yakni naik 19,8 poin. Sebaliknya, Malaysia yang berada di peringkat pertama justru mengalami penurunan skor sebesar 28,1 poin.

Pemeringkatan SGIER sendiri didasarkan pada lima indikator utama, yaitu finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, sosial, dan inovasi. “Kita patut bangga karena secara sektoral, Indonesia unggul dalam tiga sektor penting yang erat kaitannya dengan manufaktur, yaitu modest fashion dengan skor 106,5 dan menempati peringkat pertama dunia, sektor farmasi dan kosmetik halal di posisi kedua dengan skor 85,8, serta sektor makanan halal di peringkat keempat dengan skor 78,8,” tutur Agus.

Menperin pun menyampaikan, kinerja industri halal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga saat ini, terdapat 140.944 perusahaan industri halal di Indonesia. Angka ini didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 130.111 industri, diikuti oleh industri minuman halal dengan 10.383 industri, serta farmasi dan obat dengan 1.633 industri.

“Jumlah produk yang telah tersertifikasi halal mencapai 584.522 produk dengan total 162.111 sertifikat halal. Ini menandakan semakin tingginya kesadaran industri dan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal,” imbuhnya.

Selain itu, investasi di sektor terkait industri halal, termasuk keuangan syariah, pada periode 2023–2024 mencapai USD5,8 miliar. Dari jumlah tersebut, Indonesia menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai USD1,6 miliar.

Berikutnya, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 2023 baru mencapai USD12,33 miliar dan menempatkan Indonesia di urutan ke-9. Sedangkan impor Indonesia dari negara-negara OKI pada periode yang sama sebesar USD29,64 miliar.

“Kondisi ini memberi pesan penting bahwa pekerjaan rumah kita masih banyak, terutama untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar mampu menekan ketergantungan impor. Namun, inilah momentum yang harus kita kelola agar Indonesia bisa bangkit sebagai pusat industri halal dunia,” tegas Agus.

Pada kesempatan ini, Agus menyampaikan, Kemenperin telah menyelesaikan penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan industri halal tahun 2025–2029. Peta jalan ini dituangkan dalam rancangan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang saat ini telah memasuki tahap akhir proses harmonisasi lintas kementerian/lembaga.

Penyusunan roadmap tersebut menjadi tonggak penting dalam mendorong ekosistem industri halal nasional. Di dalamnya termuat timeline dan time frame yang jelas, sehingga setiap program dan kebijakan memiliki target capaian yang terukur. Seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan memiliki acuan bersama untuk bergerak sesuai tanggung jawab masing-masing.

“Dengan adanya Permenperin ini, Kemenperin menegaskan komitmen untuk mempercepat penguatan industri halal, sekaligus menjadikannya salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global,” ujarnya.

Tantangan dan arah kebijakan

Meski memiliki potensi besar, pengembangan industri halal Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan nyata, antara lain ketersediaan bahan baku halal, proses sertifikasi bagi IKM, keterbatasan riset dan inovasi, regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta jumlah lembaga pemeriksa halal yang terbatas di sektor tertentu. Di sisi lain, literasi dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal juga masih perlu ditingkatkan.

Untuk itu, Menperin menyatakan, pemerintah telah merumuskan arah kebijakan pengembangan industri halal yang fokus pada lima hal utama. Pertama, penguatan ekosistem halal dari hulu hingga hilir. Kedua, peningkatan daya saing melalui efisiensi, inovasi, dan dukungan kebijakan. Ketiga, perluasan pasar halal domestik dan global melalui promosi dan diplomasi ekonomi. Keempat, penguatan kerja sama antar-pemangku kepentingan. Kelima, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

“Tujuan kita adalah menjadikan industri halal sebagai kekuatan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara global,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Menperin menjelaskan, pemerintah telah menetapkan dua tahapan utama pengembangan industri halal hingga 2029. Tahap pertama difokuskan pada persiapan menyeluruh agar industri mampu memenuhi aspek kehalalan produk. Tahap kedua, yang berlangsung antara 2025 hingga 2029, diarahkan pada penguatan daya saing.

“Pada tahun 2025 ini, target penguatan daya saing halal difokuskan pada dua sektor, yaitu industri makanan minuman serta industri tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, dan alas kaki,” terangnya.

Untuk mendukung tahapan tersebut, lima strategi utama telah ditetapkan, yaitu memperkuat regulasi dan kebijakan teknis, memperkuat infrastruktur industri halal, mengembangkan SDM, memperdalam struktur industri, serta meningkatkan pangsa pasar produk halal.

“Kami meyakini, dengan strategi yang tepat dan komprehensif, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan industri halal sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat global. Momentum ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tegas Menperin.

IHYA dan Halal Indo

Kemenperin melalui Pusat Industri Halal berkomitmen penuh untuk terus menjalankan program-program yang mampu mendukung pengembangan industri halal nasional, seperti penyusunan kebijakan teknis produk halal, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi sertifikasi halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

“Saat ini, Kemenperin telah memiliki 22 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), delapan di antaranya merupakan LPH utama dengan cakupan pemeriksaan nasional dan internasional. Selain itu, Kemenperin juga memiliki tiga Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), tiga Lembaga Pelaksana Pelatihan Halal, dan dua Lembaga Sertifikasi Profesi untuk SDM industri halal yang tersebar di seluruh Indonesia,” sebut Agus.

Kemenperin juga secara berkelanjutan meningkatkan jumlah fasilitasi proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha, khususnya industri kecil. Salah satu program unggulan yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir adalah penguatan ekosistem industri halal nasional melalui penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA).

“IHYA bukan hanya ajang penghargaan, tetapi juga sarana penting untuk meningkatkan diplomasi dan kolaborasi industri halal Indonesia di tingkat dunia. Para pemenang IHYA bahkan dapat berperan sebagai representasi Indonesia dalam jejaring halal global,” jelas Menperin.

Pada tahun 2025, jumlah peserta IHYA meningkat menjadi 1.031 peserta, dari sebelumnya 984 peserta pada 2024. Setelah melewati proses penjurian hingga tahap akhir, diperoleh sebanyak 16 pemenang IHYA 2025. Jumlah tersebut mencerminkan antusiasme dan komitmen pelaku industri yang semakin besar terhadap IHYA.

“Dengan suksesnya penyelenggaraan IHYA 2025 ini, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Juri, Tim Pengarah, dan Panitia Penyelenggara atas partisipasi aktif dan kerjasamanya dalam seluruh proses penyelenggaraan IHYA 2025,” tutur Agus.

Di samping IHYA, untuk meningkatkan halal awareness dan akses pasar produk industri halal, sejak tahun 2024 Kemenperin bekerja sama dengan PT Dyandra Promosindo menyelenggarakan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo). Pada tahun ini, Halal Indo berhasil menarik minat kalangan internasional, baik sebagai peserta pameran maupun calon pembeli, dengan dihadiri lebih dari 10 negara, antara lain Malaysia, Thailand, Turki, Kirgistan, Tiongkok, Ghana, Filipina, Libya, Selandia Baru, Singapura, dan Amerika Serikat.

“Selain itu, Halal Indo 2025 juga telah terhubung dengan jaringan expo halal internasional, termasuk Mega Halal Bangkok, MIHAS di Malaysia, New Zealand Halal Show, hingga Halal Expo di Istanbul. Konektivitas ini semakin memperkuat peran Indonesia dalam jejaring industri halal global,” ungkap Menperin.

Dalam rangkaian pembukaan Halal Indo 2025, Menperin menyaksikan dua penandatanganan kerja sama. Pertama, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ekosistem Rantai NIlai Halal di Indonesia. Kedua, penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kawasan Industri Halal untuk memperkuat ekosistem industri halal antara Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI).