Soroti Sekolah di Kabupaten Lebak, DPR: Rata-rata Tidak Lulus SMP

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti kondisi pendidikan di Lebak yang masih tertinggal. Ia menyebut rata-rata lama sekolah masyarakat di daerah tersebut baru 6,6 tahun, yang berarti masih banyak anak tidak menamatkan pendidikan SMP. Hal ini diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 34 Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (11/9/2025).

“Rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Lebak itu adalah 6,6 tahun, artinya anak-anak tidak lulus 1 SMP. Tentu ini menjadi PR untuk Kementerian Sosial maupun kami yang ada di Komisi VIII, agar tingkat partisipasi setelah adanya sekolah rakyat ini bisa meningkat, artinya lama rata-rata sekolah anak-anak di Banten ini bisa menjadi lebih baik, dan wajardikdas itu bisa terlaksana,” ujar Selly.

Wajardikdas sendiri adalah program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun yang ditetapkan pemerintah, agar setiap anak Indonesia mendapat akses pendidikan minimal hingga SMP. Sekolah rakyat, menurut Selly, juga membuka peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini rencananya akan terintegrasi dengan fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditanggung negara, sehingga tidak ada lagi hambatan biaya.

“Saya bersyukur kalau itu bisa dilakukan, maka anak-anak dari pelosok Banten ini mereka bisa mendapatkan pendidikan sampai dengan kuliah. Tang pasti setelah mereka kuliah juga harus ada kepastian untuk wilayah ruang kerjanya mereka, Nah tentu ini menjadi PR berikutnya untuk pemerintahan yang akan datang,” kata politisi fraksi PDI-Perjuangan itu.

Adapun agenda kunjungan ini difokuskan untuk melihat langsung progres pelaksanaan sekolah rakyat dan menilai sejauh mana efektivitasnya di lapangan. Selly menekankan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tetap operasional sekolah Rakyat tetap akan dilakukan meski program ini baru memasuki tahun pertama pelaksanaan. Rencananya Program Sekolah Rakyat dimulai dengan 100 titik pada 2025, dan pemerintah berencana menambah 100 titik lagi pada 2026.

“Evaluasi tentu saja kita akan lihat secara bertahap, karena kan ini baru tahap tahun pertama. Berlanjutnya program ini kan tergantung dari anggaran yang akan disiapkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah baru ada 100 titik pertama, dan akan dilanjutkan di 2026 adalah 100 titik kedua,” jelasnya.

Ia menambahkan, Komisi VIII akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan target pemerintah tercapai, terutama dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah nasional.

“Apakah program 200 titik yang akan disebarkan di seluruh Indonesia ini, akan berkelanjutan dan akan memberikan multiplier effect terhadap rata-rata lama sekolah yang diinginkan oleh Pak Presiden, supaya anak-anak bangsa tidak putus sekolah. Nah tentu evaluasi itu akan dilakukan secara maksimal melalui program pengawasan oleh Komisi VIII,” ujarnya.

Diresmikan pada awal Agustus 2025 lalu, SRMA 34 Kabupaten Lebak saat ini masih menempati gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) milik Kemendikdasmen. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak telah mempersiapkan lahan seluas lebih dari 8 hektar di Kecamatan Leuwidamar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Diharapkan bangunan baru sudah dapat digunakan untuk tahun ajaran mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Lebak menjelaskan bahwa SRMA 34 merupakan sekolah hasil kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan murid yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Lebak. Terdapat dua sekolah rakyat di Provinsi Banten yang berlokasi di Kabupaten Lebak dan Sekolah Rakyat Kota Tangerang Selatan yang murid-muridnya berasal dari selukur kabupaten/kota di Banten.