MONITOR, Jakarta – Peneliti Jaringan Muslim Madani (JMM) Dr. H. Abdul Muqit,SQ menilai sikap tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrainto memberikan sanksi terhadap pegawainya yang bertato dinilai tepat.
Abdul Muqit berpandangan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak mentato tubuhnya dengan alasan apapu, sebab itu akan dipandang buruk oleh masyarakat dan mencerminkan pegawai tersebut tidak berakhlak.
“Dimanapun ya, selama dia adalah seorang ASN sebaiknya tidak usah bertato, apalagi di bagian tubuh yang bisa terlihat oleh publik. ASN harus mengedepankan akhlak agar masyarakat tidak memiliki stigma buruk terhadap ASN,” Ujar Abdul Muqit melalui keterangan tertulis Rabu 6 Agustus 2025.
Terlebih, kata dia, ASN tersebut bekerja di intansi yang sehari-hari memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi sudah seharusnya, siapapun dan daerah manapun seorang ASN ditempatkan harus bisa menjaga penampilan dan tidak menonjolkan hal-hal yang bisa dipandang negatif oleh masyarakat.
“Ketegasan menteri IMIPAS menurut saya sangat baik demi marwah institusi dan pegawai, seorang ASN akan disorot oleh masyarakat jadi sebaiknya tunjukan kinerja dan penampilan yang baik dimuka umum,” Tegas Dosen Universitas Al-Qur’an PTIQ Jakarta.
Sebelumnya, Menteri IMIPAS Agus Andrianto Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meradang setelah mengetahui ada pegawainya yang memiliki tato bak preman. Saking kesalnya, dirinya sampai mempertanyakan sejauh mana kehebatan pegawai bertato tersebut.
“Saya menerima laporan di Bali ini ada pegawai baru 2 tahun tatonya kayak preman itu. Ini saya enggak ngerti ini apa penyakit mental kali ya,” katanya dikutip pada Rabu, 6 Agustus 2025.
“Manusia ini apa hebatnya sih? Kalau kena sakit gigi enggak ada hebatnya tuh tato. Siapa pernah sakit gigi? Biar tato satu badan, kalau sakit gigi ya meriang juga tuh,” sambungnya.
“Jadi pegawai baru sebentar jadi opo? Menggunakan jabatannya sebagai petugas imigrasi. Orang asing pasti takut sama dia. Terus jadi preman,” timpal dia lagi.
 Dr. H. Abdul Muqit,SQ menilai sikap tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrainto memberikan sanksi terhadap){kind=link}