MONITOR, Depok – Kementerian UMKM berkolaborasi dengan Keluarga Besar Putra Putri Kepolisian Republik Indonesia (KBPP Polri) untuk mewujudkan ekonomi inklusif melalui pengembangan SDM UMKM yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman saat memberi sambutan pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KBPP POLRI Tahun 2025 di Depok, Senin (28/7) menyambut baik kolaborasi KBPP Polri dengan Kementerian UMKM.
“Kementerian UMKM memandang penting peran organisasi seperti KBPP Polri sebagai agent of change di tengah masyarakat,” kata Menteri Maman.
Menteri Maman mengatakan KBPP Polri merupakan mitra strategis bagi Kementerian UMKM, karena banyak kader KBPP Polri yang aktif sebagai pengusaha, penggerak komunitas, dan pemimpin di berbagai sektor.
Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menjalankan amanah sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Kolaborasi KBPP Polri dengan Kementerian UMKM diawali dengan penandatanganan MoU, sebagai langkah bersama dalam mewujudkan UMKM yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing.
Nota Kesepahman (MoU) antara Kementerian UMKM dan KBPP POLRI mencakup beberapa poin, antara lain pengembangan sumber daya manusia serta perlindungan dan pemberdayaan UMKM.
“Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar tumbuh wirausaha baru di seluruh Indonesia dan berdampak pada peningkatan rasio kewirausahaan,” ujarnya.
Menteri Maman berharap agar KBPP Polri turut terlibat dalam program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Beberapa waktu yang lalu Kapolri sudah meresmikan 28 SPPG secara serentak, saya berharap KBPP POLRI juga bisa mendirikan beberapa SPPG termasuk terlibat dalam program KDMP,” katanya.
Menurutnya program MBG dan KDMP memberikan manfaat yang sangat penting bagi pengusaha UMKM, sekaligus menunjukkan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto yang sangat besar pada ekonomi kerakyatan.
Menteri Maman juga ingin agar RAPIMNAS KBPP Polri dapat menjadi ruang refleksi dan konsolidasi, sekaligus menjadi starting point bagi peran yang lebih luas dalam mengerakan ekonomi kerakyatan, dan penjaga semangat kebangsaan di era digital yang penuh dengan tantangan.
 untuk mewujudkan ekonomi inklusif melalui){kind=link}