Puan: Insiden KM Barcelona V Harus Jadi Momentum Evaluasi Total Keselamatan Transportasi Laut

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam atas insiden tragis terbakarnya Kapal Motor (KM) Barcelona V di perairan Talise, Minahasa Utara, yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Ia meminta agar kecelakaan kapal ini menjadi momentum evaluasi keselamatan transportasi laut.

Puan juga mendorong Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola transportasi yang mengutamakan keselamatan penumpang.

“Kami pimpinan dan anggota DPR turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi terhadap korban Kapal Barcelona V di Perairan Talise,” kata Puan, Selasa (22/7/2025).

Diketahui, kebakaran hebat melanda Kapal Motor (KM) Barcelona V saat berlayar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara, pada Minggu (20/7). Insiden ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia, dua lainnya masih dalam pencarian, dan 500 penumpang mengalami situasi darurat.

Secara lebih rinci, peristiwa tersebut membuat 295 orang, yaitu 280 penumpang dan 15 awak kapal panik dan berhamburan menyelamatkan diri ke laut.

Belakangan, data manifest penumpang disebut berbeda dengan korban yang dievakuasi. Di mana manifest penumpang terdata 280 orang namun saat proses evakuasi korban KM Barcelona tercatat 580 orang, sebagaimana laporan Basarnas.

Insiden KM Barcelona V itu tak berselang lama usai tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada awal Juli lalu. Atas kejadian yang terus berulang, Puan mengingatkan kembali seluruh stakeholder terkait untuk dapat memperbaiki tata kelola transportasi laut.

“Peristiwa berulang tersebut menjadi peringatan terhadap lemahnya sistem keselamatan pelayaran nasional. Maka insiden KM Barcelona V harus menjadi momentum evaluasi total keselamatan transportasi laut,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan berharap Pemerintah melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Perhubungan, melakukan audit keselamatan menyeluruh dan mengungkap penyebab kebakaran di KM Barcelona V.

“Harus bisa diketahui mengapa sistem deteksi dini gagal? Ke depan pengawasan oleh otoritas pelabuhan juga harus lebih diperketat,” imbau Puan.

Lebih lanjut, mantan menko PMK itu mengingatkan bahwa keselamatan dalam transportasi publik adalah hak dasar warga negara. Puan menyoroti pentingnya Pemerintah memastikan warga yang sangat mengandalkan transportasi laut untuk memperoleh fasilitas terbaik, khususnya warga yang tinggal di daerah kepulauan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)

“DPR melalui komisi terkait akan mengawal dan mengawasi audit nasional terhadap seluruh kapal penumpang komersial yang saat ini beroperasi,” sebutnya.

Puan juga menilai, Pemerintah harus memastikan bahwa proses investigasi insiden KM Barcelona V dilakukan secara transparan dan akuntabel. Serta memastikan bahwa perbaikan sistem transportasi laut dilakukan nyata.

“Kita tidak boleh membiarkan laut Indonesia menjadi ladang tragedi berulang. Kapal penumpang bukan sekadar alat transportasi, tapi menjadi ruang hidup ribuan orang setiap harinya. Dan ruang hidup itu harus dijamin aman oleh negara,” pungkas Puan.