Laut sebagai Penopang Utama Ketahanan Pangan Nasional

MONITOR – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, sekaligus Rektor Universitas UMMI Bogor menegaskan pentingnya laut sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional (Indonesia). Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup hanya pada sisi ketersediaan tetapi juga terletak pada tiga aspek yang harus dipenuhi yakni produksi, aksebilitas, dan keamanan.

“Tiga aspek utama yang harus dipenuhi adalah: produksi melebihi kebutuhan nasional, aksesibilitas pangan oleh rakyat, serta keamanan pangan. Jangan sampai volumenya mencukupi tapi malah membuat rakyat diare dan muntah-muntah,” ujarnya dalam tayangan Jendela Negeri TVRI, Senin (7/7/2025).

Guru Besar IPB itu menururkan bahwa saat ini Indonesia memiliki sekitar 90 juta hektare potensi budidaya, termasuk di waduk, danau, kolam, dan jaring apung. Namun yang baru dimanfaatkan baru sekitar 20 persen.

“Ini menunjukkan ruang besar untuk ekspansi sektor perikanan budidaya. Dengan pemanfaatan optimal, sektor ini dapat menjadi game changer untuk penciptaan lapangan kerja dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo,” tuturnya.

Prof. Rokhmin menyampaikan fakta bahwa 55% konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia berasal dari ikan. Tahun 2024, Indonesia memproduksi 25 juta ton produk perikanan—terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok yang memproduksi 80 juta ton. Padahal, potensi kita jauh lebih besar dan bisa mencapai 50 juta ton atau lebih. Budidaya dapat mencapai 100 juta ton, sedangkan perikanan tangkap dari stok liar maksimal 15 juta ton. Namun, yang selama ini lebih dikenal hanya pangan laut berupa protein (ikan, udang, kerang).

“Padahal, laut juga menyediakan pangan fungsional—yang bukan hanya memberi nutrisi dasar seperti karbohidrat dan lemak, tetapi juga vitamin, mineral, dan zat peningkat kecerdasan. Protein ikan rata-rata 22%, sangat menyehatkan dan mencerdaskan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti terobosan luar biasa Tiongkok: sejak 10 tahun terakhir berhasil membudidayakan padi di laut dengan produktivitas 4,5 ton per hektare per panen. Ini dicapai melalui bioteknologi, rekayasa genetik, genome editing, hingga DNA recombinant. Sementara Indonesia masih bergantung pada lahan darat yang terbatas.

Kemudian, Prof. Rokhmin menekankan bahwa pelabuhan perikanan seharusnya bukan sekadar tempat tambat labuh, melainkan kawasan industri terpadu. Ikan harus diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti ikan kaleng, tempura, dan udang olahan, agar harga tangkapan nelayan tetap stabil. Ia menyesalkan kondisi food loss yang tinggi karena minimnya cold chain system, truk berpendingin, dan sanitasi tempat pelelangan ikan yang masih kotor. Maka, ia menyerukan agar pelabuhan perikanan kita dibangun setara pelabuhan kelas dunia (world class fishing port).

“Sebagai perbandingan, Ekuador dengan garis pantai 2.300 km mampu memproduksi 1,2 juta ton udang vaname dan menjadi eksportir terbesar dunia. Padahal Indonesia punya garis pantai lebih dari 108.000 km, tapi baru mencapai peringkat keempat. Hanya 15% budidaya udang kita yang modern. Sisanya masih tradisional dengan produktivitas rendah (800 kg/ha/tahun), padahal sistem modern bisa menghasilkan hingga 60 ton/ha/tahun,” terangnya.

Begitu juga di sektor penangkapan: dari 800 ribu kapal ikan, hanya sebagian kecil yang modern. Prof. Rokhmin mendorong pembangunan industri perikanan di wilayah terluar seperti Natuna, Morotai, dan Nunukan agar hasil tangkapan tidak terus-menerus dicuri asing. “Kalau wilayah perbatasan kita makmur, otomatis jadi sabuk pengaman (security belt). Saat ini banyak imigran ilegal dan pencurian ikan karena wilayah perbatasan kita miskin dan tertinggal,” jelasnya.

Ia menyebut, hanya 15% dari potensi ekonomi Kalimantan yang tergarap. Ketimpangan pembangunan antarwilayah harus diselesaikan melalui sektor kelautan dan perikanan—bukan hanya budidaya dan tangkap, tetapi juga industri pengolahan, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, dan pengembangan SDM kelautan. Bahkan 70% produksi minyak dan gas Indonesia berasal dari laut.

Sebagai refleksi, Prof. Rokhmin membandingkan bahwa anggaran pertanian kini lima kali lipat dibanding kelautan, padahal 75% wilayah Indonesia adalah laut. Ia tidak menolak pertanian, tetapi menekankan pentingnya keadilan anggaran agar kontribusi ekonomi laut bisa mencapai 10% PDB nasional sebagaimana cita-cita saat KKP didirikan pada 1999.

Sebagai penutup, Prof. Rokhmin menekankan dua hal yang paling mendesak. Pertama, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus bahu-membahu membangun model bisnis sektor kelautan dan perikanan yang berhasil, seperti budidaya rumput laut dan lobster, serta penangkapan ikan modern yang ramah lingkungan. Kedua, kebijakan pemerintah harus benar-benar menyasar akar permasalahan struktural seperti kemiskinan nelayan, ketimpangan distribusi perikanan, dan lemahnya sistem rantai pasok.

“Sektor perikanan dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi pengangguran, gizi buruk, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah jika dikelola secara tepat, serius, dan berkelanjutan,” pungkas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.