Komisi IV DPR RI Apresiasi Langkah Kementan Kendalikan PMK

MONITOR, Surabaya – Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah konkret Kementerian Pertanian dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih menjadi tantangan utama sektor peternakan nasional. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Besar Veteriner Farma (BBVet) Pusvetma Surabaya, Jumat (4/7/2025).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, yang memimpin langsung kunjungan tersebut menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan pengendalian PMK sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

“Kita berupaya keras terkait dengan kembalinya kita bebas dari PMK,” ujar Panggah. Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam penyediaan vaksin, di mana saat ini pemerintah baru mampu menyediakan 4 juta dosis dari total kebutuhan 8 juta dosis vaksin untuk tahun 2025.

Guna mengatasi hal tersebut, Komisi IV berkomitmen untuk memperjuangkan tambahan anggaran. “Komisi IV akan memperjuangkan anggaran setelah nanti dari Pak Dirjen memberikan program atau rencana jangka panjang, tidak hanya setengah-setengah, sampai tahun 2035 yang menjadi target bebas PMK. Ini yang menjadi perhatian Komisi IV,” lanjut Panggah.

Menurutnya, kebutuhan tambahan anggaran akan dibahas bersama Kementerian Pertanian. “Nanti tentu kita hitung kira-kira jumlah yang memadai,” tambahnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, dalam paparannya menjelaskan bahwa target Indonesia bebas PMK pada 2035 telah disusun dengan pendekatan strategis berbasis Progressive Control Pathway (PCP) yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH).

“Sejak 2022, pemerintah bergerak cepat menetapkan status wabah PMK, memulai vaksinasi massal, dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Di semester pertama 2025, kita berhasil menurunkan kasus PMK hingga 92 persen,” kata Agung.

Ia menyebut, strategi vaksinasi periode kedua pada Juli–September 2025 kini difokuskan pada wilayah berisiko tinggi seperti Pulau Jawa dan Lampung. Per akhir Juni 2025, stok vaksin nasional yang tersedia mencapai 15,4 juta dosis dari produksi swasta dan Pusvetma.

“Kami memastikan vaksin yang digunakan berkualitas, aman, dan mudah diakses peternak. Vaksin PMK produksi Pusvetma terbukti efektif dan sangat diminati peternak karena tidak menimbulkan efek samping,” ujarnya.

Agung juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, maupun peternak, dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian penyakit hewan secara menyeluruh.

“Tanpa keterlibatan daerah dan kesadaran peternak, mustahil kita mencapai Indonesia bebas PMK 2035,” tegas Agung.