Soal Pulau Enggano yang Terisolasi, Puan: Negara Tak Boleh Tinggalkan Rakyatnya!

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian serius atas kondisi terisolasinya Pulau Enggano, Bengkulu, akibat dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai sejak Maret 2025. Situasi ini telah menyebabkan terhentinya akses kapal penumpang dan logistik yang berdampak langsung pada terganggunya distribusi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

“Kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan warga di salah satu pulau terdepan Indonesia tersebut,” ujar Puan Maharani, Jumat (20/6/2025).

Seperti diberitakan, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga. Bahkan penumpang terpaksa diturunkan di tengah laut.

Akibat pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, sebanyak 4.000 warga Pulau Enggano terisolir sejak beberapa bulan terakhir. Masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit, bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.

Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu menyesalkan sikap pemerintah daerah Bengkulu yang seolah tidak peduli akan situasi krisis yang kini melanda Pulau Enggano. Mereka juga meminta pemerintah berhenti menyebarkan narasi bahwa Enggano sudah tertangani dengan baik, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.

Terkait situasi tersebut, Puan menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan melayani seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk yang berada di pulau-pulau terdepan dan terpencil seperti Pulau Enggano.

“Ketidakhadiran negara dalam kondisi mendesak seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif tanggung jawab publik,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

“Negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya termasuk warga yang tinggal di daerah dan pulau-pulau terdepan,” imbuh Puan.

Puan menegaskan, krisis yang dibiarkan berlarut tanpa solusi bukan hanya menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga, tetapi juga mengindikasikan belum kuatnya kesadaran kolektif pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Puan, permasalahan dangkalnya alur pelabuhan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan infrastruktur yang terukur dan respons tanggap darurat yang aktif.

“Kita seharusnya sadar bahwa pulau-pulau kecil bukan daerah yang terpinggirkan, tapi merupakan bagian sah dari republik ini,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan pun menyinggung prinsip inti dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yakni ‘No one left behind’ atau ‘jangan tinggalkan seorang pun’.

“Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi dalam Agenda SDGs 2030 seharusnya menerapkan prinsip ‘no one left behind’ yang menekankan inklusi dan kesetaraan dalam pembangunan,” jelas Puan.

“Memastikan bahwa semua orang, terutama kelompok rentan, mendapatkan manfaat dari pembangunan dan tidak ada yang tertinggal. Apalagi ini rakyat tumpah darahnya sendiri,” imbuhnya.

Puan menyoroti bagaimana Indonesia terus memperjuangkan Agenda SDGs. Namun mirisnya, di negaranya sendiri masih ada warganya yang terisolasi.

“Kita selalu teriak-teriak memperjuangkan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Tapi Negara masih abai terhadap nasib rakyatnya di pelosok negeri. Ini menjadi peringatan untuk kita semua,” sebut Puan.

Oleh karenanya, Puan meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan agar segera mengambil langkah-langkah konkret dengan mengirimkan kapal logistik dan penumpang secara rutin. Hal ini guna menjamin suplai pangan dan mobilitas penduduk Pulau Enggano selama masa keterisolasian.

Selain itu, mantan Menko PMK tersebut meminta Pemerintah untuk mempercepat pengerukan pelabuhan dan menyusun skema pelayaran alternatif untuk wilayah yang rawan terputus jalur transportasi. Kemudian, kata Puan, mengaktifkan intervensi darurat melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menjamin hak dasar warga.

“Serta mengoptimalisasi Dana Desa dan APBD agar bisa digunakan secara fleksibel untuk menyewa armada logistik lokal demi menghidupkan kembali ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya percepatan implementasi regulasi yang berpihak pada wilayah kepulauan, termasuk RUU Daerah Kepulauan agar kebijakan pembangunan nasional benar-benar mencerminkan keadilan spasial dan solidaritas kewilayahan.

“Apa yang terjadi di Pulau Enggano harus menjadi momentum refleksi bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata besarnya proyek infrastruktur, tetapi sejauh mana negara hadir dalam situasi-situasi paling mendesak bagi rakyatnya, sekecil dan sejauh apa pun mereka berada dari pusat,” tegas Puan.

Puan memastikan DPR akan terus memantau dan mengawasi penanganan krisis Pulau Enggano hingga persoalan yang menyentuh hajat hidup orang banyak di pulau yang kaya sumber daya alam dan memiliki keunikan budaya itu segera terselesaikan dengan adil.

“DPR RI akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan negara tidak melupakan warganya yang berada di ujung terdepan wilayah kedaulatan Indonesia,” pungkas Puan.