PARLEMEN

Timwas DPR Pastikan KBIH Terlibat dalam Revisi UU Haji dan Umrah

Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat pertemuan dalam pemantauan pengawasan ibadah haji di Sektor 7, Makkah, Arab Saudi. (foto: ubed/vel)

MONITOR, Makkah – Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya pelibatan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Menurutnya, KBIH memiliki peran strategis yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam pembinaan manasik dan pendampingan jemaah di Tanah Suci.

“Secara pribadi saya tidak setuju jika KBIH tidak dilibatkan. Kita akan undang mereka. Semua stakeholder di negeri ini harus ikut dalam penyusunan revisi UU Haji dan Umrah,” ujar Cucun kepada Parlementaria di Sektor 7, Makkah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

Politisi Fraksi PKB itu menilai, KBIH memiliki pengalaman panjang dalam membina jemaah haji, bahkan sejak jauh sebelum keberangkatan. Pembinaan tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga menyangkut kedalaman pemahaman tentang tata cara dan makna spiritual ibadah haji.

“Mereka memberikan pembelajaran manasik selama setahun, bukan hanya 10–11 kali pertemuan. Mereka paham betul seluk-beluk ibadah haji dan membimbing langsung di Tanah Suci. Ini yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh pemerintah,” jelas Wakil Ketua DPR RI ini.

Cucun juga menegaskan bahwa keberadaan KBIH harus tetap dipertahankan, meski perlu ditingkatkan koordinasi dan pengaturannya. Ia merespons sejumlah keluhan terkait monopoli lokasi tenda oleh KBIH di Arafah dan Mina, yang dinilainya bisa diatasi dengan ketegasan dari pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

“Kalau ada KBIH yang suka monopoli tempat, itu tinggal penegasan dari PPIH. Semua pihak harus sadar bahwa tempat di Arafah dan Mina ini terbatas. KBIH juga harus saling menghargai dan toleransi antar sesama,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan KBIH dalam pembahasan revisi UU Haji merupakan bagian dari prinsip partisipatif dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini penting agar penyelenggaraan ibadah haji semakin inklusif, tertib, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.