MONITOR, Jakarta – Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2025 secara umum berjalan dengan baik dan sukses, meskipun ada beberapa catatan penting untuk perbaikan dan penyesuaian utamanya dengan sistem multi syarikah yang baru diterapkan di tahun ini, namun secara umum kinerja Menteri Agama Nasruddin Umar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 cukup baik.
Demikian disampaikan analis sosial politik keagamaan dan komunikasi kebijakan publik yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal kepada media di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
“Menteri Agama punya komitmen awal yang jelas melakukan perbaikan dan pembenahan Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji ditengah tantangan perubahan sistem multi syarikah, efisiensi anggaran negara, keterbatasan petugas dan masa transisi leading sektor penanganan Haji dari Kemenag ke BP Haji,” kata Syukron.
Dosen Universitas Islam Depok (UID) itu menuturkan tantangan tersebut kemudian berefek pada pelayanan terhadap jemaah seperti pemberangkatan, pemondokan, dan penempatan saat puncak haji armuzna. Namun demikian ia menegaskan Menag selaku amirul hajj cukup tanggap dalam mengatasinya, sehingga patut diapresiasi dengan tanpa mengabaikan beberapa catatan penting untuk perbaikan kedepan.
“Beberapa persoalan yang mengemuka itu harus kita akui ada dan perlu menjadi catatan perbaikan kedepan, namun bukan berarti tidak ditangani saat ini. Buktinya bisa teratasi meskipun mungkin tidak sempurna,” tuturnya.
Syukron menjelaskan permasalahan lain yang berimbas pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2025 yakni adanya beberapa kebijakan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi misalkan pengetatan penebitan visa untuk mencegah haji ilegal dan istitoah kesehatan serta penyesuaian lain yang harus jadi pemahaman publik dalam menilai kinerja Pelaksanaan haji 2025.
“Terkait dengan kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Menag juga sudah bersikap bijak mengikuti perubahan tanpa mengorbankan pelayanan bagi jemaah. Walaupun ini harus menjadi perhatian penting agar diplomasi haji kita kedepan harus lebih kuat demi untuk kenyamanan Ibadah jemaah haji kita,” jelasnya.
Persoalan lainnya, JMM menurut Syukron menilai adanya kesan berebut panggung yang kadang menyudutkan Kemenag sebagai leading sektor Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji dari instansi lain sehingga publik menangkap seperti tidak ada kekompakan dalam mensukseskan haji 2025 ini sebagaimana yang diharapkan presiden Prabowo.
“Kami melihat ada yang mewakili pemerintah dari luar instansi kemenag malah tugasnya hanya seperti pengawas bukan seperti bagian dari support sistem, yang secara bersama-sama mensukseskan agenda ini sekaligus sebagai catatan pembelajaran perbaikan kedepan,” tegas Syukron.
“Jadi sekali lagi menurut kami penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 cukup baik dengan beberapa catatan untuk perbaikan dan penyesuaian kedepan, namun kita juga penting untuk bersikap bijak dan objektif mengapresiasi kinerja Menag dan jajaran termasuk para petugas haji 2025,” pungkasnya.
