Tren Kasus Covid-19 di RI Naik, DPR Minta Pemerintah Perkuat Deteksi Dini dan Siaga Sistem Kesehatan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani Aher meminta Pemerintah responsif dalam menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19 di kawasan Asia agar tidak meluas di Indonesia. Apalagi terdapat tambahan kasus baru yang menyebabkan tren kasus dan posivity rate Covid-19 di Indonesia naik.

“Peningkatan kasus Covid-19 di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hongkong harus menjadi alarm kewaspadaan bagi Indonesia. Kita tidak boleh lengah,” kata Prasetyani Aher, Selasa (3/6/2025).

Adapun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Senin (2/6) melaporkan temuan 7 kasus baru Covid-19 sehingga terdapat total kasus sebanyak 72 pasien sepanjang 2025. Kemenkes juga melaporkan positivity rate Covid-19 saat ini naik menjadi 2,05 persen, dari sebelumnya yang berada di bawah angka 1 persen.

Pada minggu ke-17 sampai ke-19 tahun ini, Kemenkes melihat adanya kenaikan kasus di Provinsi Banten, Jakarta dan Jawa Timur. Kenaikan terbanyak tercatat di pekan pertama Januari 2025 dengan 27 kasus.

Tren kasus Covid-19 di Indonesia juga disebut meningkat pada minggu ke-21 dari minggu sebelumnya dengan presentasi 0 persen ke 5 persen. Netty pun menyambut baik keluarnya surat edaran Kemenkes terkait peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara dan menyebut surat itu sebagai langkah antisipatif.

Meski begitu, Netty mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata.

“Surat Edaran tidak cukup jika hanya berhenti di meja birokrasi. Perlu ada percepatan koordinasi lintas sektor hingga ke level fasilitas kesehatan terdepan di lapangan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kemenkes mengeluarkan surat edaran bernomor SR.03.01/C/1422/2025 yang terbit pada Jumat, 23 Mei 2025. Surat itu menyebutkan bahwa varian Covid-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hong Kong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan JN.1). Sementara varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.

Dalam surat edaran itu, Kemenkes juga menjelaskan surat edaran ini bertujuan guna meningkatkan kewaspadaan Covid-19 maupun penyakit potensial KLB (Kejadian Luar Biasa)/wabah lainnya bagi Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan dan para pemangku kepentingan.

Terkait hal ini, Netty menekankan pentingnya upaya komunikasi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan. Namun ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada.

“Edukasi soal pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penggunaan masker bagi yang sakit, serta kesadaran untuk segera memeriksakan diri jika bergejala, harus terus digencarkan. Jangan sampai masyarakat justru abai karena merasa pandemi sudah usai,” ungkap Netty.

Anggota Komisi Kesehatan DPR ini juga meminta dilakukannya peningkatan pengawasan terhadap mobilitas warga. Salah satu yang perlu diantisipasi, kata Netty, yakni arus individu di pintu-pintu masuk ke Indonesia.

“Mobilitas warga dari satu tempat ke tempat lain, dari luar negeri ke Indonesia, itu menjadi salah satu pintu penularan Covid-19,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.

Lebih lanjut, Netty mendorong agar sistem kesehatan nasional tetap disiagakan sepenuhnya guna menghadapi potensi gelombang baru Covid-19.

“Pemerintah tetap harus menyiagakan sistem layanan kesehatan, termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga medis, dan alat pelindung diri (APD) jika terjadi lonjakan kasus secara tiba-tiba,” papar Netty.

“Kita sudah belajar banyak selama pandemi kemarin. Jangan sampai kita mengulang ketidaksiapan hanya karena terlalu percaya diri melihat tren penurunan,” tutupnya.