DPR Apresiasi Sidang Isbat sebagai Wujud Kehadiran Negara bagi Umat

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid (dok: Gerindra)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi pelaksanaan sidang isbat penetapan 1 Zulhijah 1446 H yang digelar Kementerian Agama. Ia menilai sidang isbat bukan sekadar forum penetapan awal bulan Hijriah, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian layanan keagamaan kepada umat Islam.

“Komisi VIII DPR RI menyambut baik pelaksanaan sidang isbat 1 Zulhijah 1446 H sebagai wujud hadirnya negara dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat,” ujar Abdul Wahid dalam sambutannya di Kantor Kementerian Agama, Selasa (27/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa proses sidang isbat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas Islam, pakar astronomi, dan alim ulama, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan dan akuntabilitas dalam menentukan hari besar keagamaan.

“Kami menghargai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada umat Islam menyambut Iduladha dengan cara yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Wahid mengajak seluruh umat Islam untuk tetap menjaga ukhuwah dan toleransi meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam penetapan awal Zulhijah. Menurutnya, perbedaan semestinya tidak menjadi pemicu perpecahan.

“Komisi VIII DPR RI mengajak umat Islam untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jika terdapat perbedaan dalam penetapan 1 Zulhijah,” imbuhnya.

Abdul Wahid juga menyebut bahwa sidang isbat mencerminkan kolaborasi antara nilai-nilai keagamaan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penggunaan teknologi falakiyah untuk mendukung keputusan keagamaan secara ilmiah.

“Sidang isbat ini menjadi contoh nyata keterbukaan Kementerian Agama terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam,” jelasnya.

Komisi VIII akan terus bersinergi dengan Kementerian Agama demi meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan dampak positifnya terhadap pembangunan nasional. “Komisi VIII DPR RI akan terus bersinergi dengan Kementerian Agama dan elemen masyarakat agar penetapan hari besar keagamaan memberi dampak positif bagi pembangunan manusia dan ekonomi nasional,” pungkasnya.