MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti soal lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 DPR yang digelar hari ini. Ia pun meminta Pemerintah cepat tanggap merespons berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, termasuk dampak ekonomi nasional akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Rapat Paripurna DPR digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Selain Puan, pimpinan dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna ini yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat,” kata Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 DPR.
“Antara lain insiden pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, percepatan pengangkatan PPPK tahun 2025, lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di industri media dan televisi, dan pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional,” lanjutnya.
Selain pidato penutupan masa sidang, agenda Rapat Paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPE atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026. Pandangan ini menyusul penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2026 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam Rapat Paripurna pekan lalu.
Agenda Rapat Paripurna lainnya adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, dan pengesahan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atau naturalisasi atlet.
DPR menyetujui naturalisasi bagi empat calon pemain Timnas Sepakbola Putri atas nama Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps dan Emily Julia Frederica Nahon.
Dalam pidatonya, Puan pun mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak, seperti perang tarif perdagangan, konflik geopolitik dan dinamika global lainnya, yang ikut berdampak pada kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya. Karenanya dibutuhkan kebijakan negara yang tepat dalam mengintervensi situasi sehingga dapat menjaga keberlanjutan perekonomian nasional.
“Kita perlu memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat,” sebut Puan.
Selain PHK dan tarif resiprokal Trump, Puan juga mengatakan DPR RI pada masa persidangan ini telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembenahan tata kelola sektor migas dan hilirisasi berbagai komoditas pertambangan, serta rencana pengadaan vaksin TBC M72.
Melalui fungsi pengawasan, DPR juga telah merespons temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kasus keracunan pangan di 10 provinsi.
“Kemudian rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, dampak media sosial terhadap perilaku anak, dan penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap perkara narkoba,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Pada masa persidangan ini, DPR juga telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2025, Tim Pengawas terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tim Pengawas terhadap Penanggulangan Bencana.
Sementara untuk fungsi diplomasi parlemen, Puan mengungkap ada sejumlah hal yang dilakukan DPR untuk masa persidangan Tahun Sidang 2024-2025. Termasuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi ke-19 Parlemen Negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI (the 19th Session of the PUIC Conference) di Gedung Parlemen DPR RI pada 12-15 Mei 2025.
Selain DPR menjadi tuan rumah, Puan juga telah menerima tugas sebagai Presiden Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) sampai dengan diselenggarakannya konferensi PUIC ke-20 di Azerbaijan.
“Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari negara-negara seperti Kazakhstan, Jepang, Kamboja dan Republik Rakyat Tiongkok,” terang Puan.
Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Puan pun menegaskan agar Pemerintah dapat merespons dengan efektif setiap permasalahan yang dihadapi rakyat.
“Sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya,” tutur cucu Bung Karno tersebut.
Menutup Masa Persidangan ini, Puan menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang telah bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat. Ia mengingatkan bahwa rakyat menaruh harapan yang besar atas kerja-kerja konstitusional DPR RI.
Sebagai informasi, DPR akan memasuki masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 mulai tanggal 28 Mei sampai 23 Juni 2025. Reses merupakan waktu ketika anggota legislatif melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing di luar masa sidang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat, serta menindaklanjuti usulan yang diajukan.
“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” tutup Puan.
 dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 DPR yang digelar){kind=link}