MONITOR, Jakarta – Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) merupakan wujud nyata pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional lewat diversifikasi mitra strategis global. Keanggotaan BRICS ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan daya saing industri dan memperluas akses pasar ekspor.
Guna mencapai sasaran tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri BRICS yang mengangkat tema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance di Brasil pada 21 Mei 2025.
“Dalam pertemuan tersebut, dideklarasikan peran penting inovasi dan teknologi digital dalam pengembangan sektor industri manufaktur yang berkelanjutan. Ada beberapa poin utama deklarasi yang telah disetujui oleh negara anggota BRICS untuk menjadi langkah signifikan dalam pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menperin dalam pernyataan resminya di Brasil, Rabu (21/5) waktu setempat.
Menperin menjelaskan, poin utama deklarasi BRICS relevan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu mendukung penguatan inovasi teknologi dalam sektor industri manufaktur dan rantai pasok industri yang inklusif dan kuat. Langkah ini mendukung percepatan untuk mencapai pengembangan industri hijau yang berkelanjutan.
Beberapa poin utama deklarasi yang disetujui, di antaranya yaitu dukungan terhadap inovasi dan teknologi digital dalam industri 4.0 dalam menjawab tantangan global seperti penciptaan lapangan kerja, inklusi sosial, dan pengembangan rantai pasokan, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi atas perubahan iklim. Selain itu, negara-negara anggota BRICS juga mengakui telah mewakili 45 persen populasi dunia dan menyumbang sepertiga dalam Produk Domestik Bruto global dan berkomitmen untuk mendorong ekonomi global yang berkelanjutan, inovatif, dan kompetitif.
“Kesepakatan ini telah menegaskan peran penting negara anggota dalam ekonomi global, dan kami berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang stabil dan saling menguntungkan, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif,” tegas Menperin.
Selain itu, demi mendorong pengembangan industri, inovasi, dan kerja sama teknologi, anggota negara BRICS turut berpartisipasi dalam Partnership for the New Industrial Revolution (PartNIR). Melalui PartNIR ini, kerja sama industri antar negara anggota berlangsung dengan kerangka kerja yang terstruktur.
Pada kesempatan ini, Menperin turut mendukung BRICS PartNIR dalam pengembangan poin-poin Deklarasi Utama dan Rencana Aksi Kelompok Kerja UKM 2025-2030 serta mendukung pengesahan Terms of Reference, yang termasuk ToR for the SMEs Working Group of BRICS Countries; ToR for Digital Transformation of Industry; ToR Sovereign AI for Digital Industrialisation; dan ToR for the Intelligent Manufacturing and Robotics Working Group. “Kami optimistis bahwa melalui Terms of Reference ini akan menciptakan kolaborasi, kerja sama yang efisien dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh seluruh negara anggota BRICS,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Menperin mengapresiasi Pertemuan Tingkat Menterisebagai wadah promosi dan kerja sama antar negara anggota BRICS yang proaktif, pragmatis, terbuka, dan transparan. Melalui dialog ini, Pemerintah Indonesia telah mempromosikan kolaborasi dalam transformasi industri kepada negara anggota BRICS.
“BRICS telah menjadi wadah penting yang memfasilitasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara anggota lainnya dan turut berpartisipasi dalam keputusan global. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi secara aktif dalam BRICS dengan mendukung perkembangan industri berkelanjutan dan ekonomi sirkular,” ucap Menperin.
Pemerintah Dorong Kerja Sama dengan Brasil
Indonesia dan Brasil memiliki karakteristik negara yang serupa diantaranya seperti populasi dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menjadi semangat antar kedua negara dalam menjalin hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak tahun 1953. Berbagai kesepakatan kerja sama secara konsisten telah dijalankan, khususnya pada sektor ekonomi dan industri.
Menperin menilai, Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan Brasil. “Kesamaan karakteristik kedua negara ini dapat dikembangkan melalui kerja sama di berbagai sektor industri lainnya seperti sektor energi, pangan, dan pengembangan sektor industri kemaritiman,” tegasnya.
Saat ini Indonesia tengah mengembangkan biodiesel berbasis CPO, baik B20, B30 maupun B40 sebagai energi terbarukan. Sementara Brasil telah lebih dahulu mengembangkan etanol sebagai bahan bakar. Sehingga sektor energi terbarukan perlu didorong kerja samanya terutama pada energi berbasis nabati seperti biofuel dan etanol.
Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki cadangan perikanan yang besar namun kekurangan kapal penangkap ikan berkapasitas besar. Menperin menyampaikan bahwa kerja sama pada industri kemaritiman dapat terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kapal penangkap ikan dan memperkuat daya saing industri maritim nasional.
Menperin menambahkan, pemerintah juga mendorong kerja sama terhadap pengembangan sumber daya manusia industri melalui penjajakan pertukaran pelajar vokasi, magang industri, dan kolaborasi pusat pelatihan industri.
“Melalui BRICS, diharapkan Indonesia dan Brasil mampu menjalin kerja sama yang dapat meningkatkan neraca perdagangan dan daya saing industri bagi kedua negara, serta memperkecil defisit perdagangan nasional,” ucap Menperin.
Sektor industri dalam negeri sendiri telah mendapatkan capaian yang membanggakan, di mana nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia telah mencapai USD 255,96 miliar pada tahun 2023 dan menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 dalam peringkat nilai MVA di antara negara-negara BRICS setelah China, India, dan Brasil.
Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025, menjadi anggota ke-11 setelah Arab Saudi. Berikut negara-negara yang saat ini tergabung dalam kelompok ekonomi BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia.
 merupakan wujud nyata pemerintah dalam){kind=link}