Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR Soal Penyampaian Kebijakan Fiskal RAPBN 2026

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. Agenda rapat hari ini adalah penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan kebijakan-kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Dalam rapat paripurna ini, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI yakni Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

“Dengan mengucap Bismillaahirrohmaanirrohiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, hari Selasa, 20 Mei 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan membuka Rapat Paripurna.

Di awal Rapat Paripurna, Puan membacakan surat-surat dari presiden yang diterima DPR. Surat Presiden (Surpres) yang masuk ke DPR adalah terkait permohonan Pertimbangan terhadap Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, dan soal penunjukan Wakil Pemerintah untuk Menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda tunggal yakni Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026. Puan kemudian mempersilakan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan penyampaian.

Usai Sri Mulyani bicara, Puan kemudian menjelaskan pandangan fraksi-fraksi atas Penyampaian Pemerintah terhadap KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2026 akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan, yaitu Selasa 27 Mei 2025.

“Oleh karena itu kami mohon seluruh Fraksi agar dapat menyiapkan pandangan fraksinya masing-masing,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan lalu menutup Rapat Paripurna hari ini.

“Terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini,” ungkap Puan.

Usai Rapat Paripurna, Puan kemudian ditanya mengenai Surpres soal Pertimbangan terhadap Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Negara Sahabat. Puan menyatakan Surpres yang baru diterima DPR adalah Supres mengenai calon Dubes dari negara-negara lain untuk Indonesia.

“Dari negara lain, bukan Indonesia ke luar, tapi dari negara lain yang datang buat Indonesia,” terang Puan menjawab pertanyaan wartawan.

Puan juga menyatakan belum ada Supres soal posisi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat yang sudah kosong selama beberapa tahun belakangan.

“Belum ada, belum. Terkait itu kan prerogatif presiden, itu urusan eksekutif,” ujar Puan.

“Kalau DPR kan hanya menunggu dari pemerintah saja. Jadi nggak bisa kemudian DPR mendesak, tapi mungkin bisa meminta dipercepat,” tutupnya.