MONITOR, Cilacap – Pemerintah terus memperkuat fondasi industri sapi perah nasional melalui sinergi investasi, kemitraan dengan koperasi peternak, serta dukungan infrastruktur dan pengawasan karantina yang ketat. Langkah konkret ditandai dengan kedatangan 1.213 ekor sapi perah bunting di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (15/5/2025).
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa kedatangan sapi perah ini bukan semata-mata kegiatan impor, melainkan bagian dari investasi produktif yang menyatu dengan skema kemitraan rakyat.
“Ini adalah bentuk nyata dari investasi yang berpihak pada peternak. Kita bangun industri susu nasional yang modern, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari total sapi yang tiba, 1.013 ekor merupakan bagian dari skema joint shipment antara 62 perusahaan dan PT Global Dairy Alami (GDA), sementara 200 ekor lainnya diimpor oleh PT Lunar Chemplast. Seluruh sapi yang masuk dalam kondisi bunting dengan masa kebuntingan antara dua hingga lima bulan. Ternak tersebut akan didistribusikan ke berbagai koperasi peternak seperti KAN Jabung (Malang), Koperasi Larasati (Kuningan), KPBS Pangalengan, Chibugary (Jakarta Timur), dan Kawasan Kunak (Bogor).
Menurut data Kementerian Pertanian, hingga 13 Mei 2025 telah masuk ke Indonesia sebanyak 16.454 ekor sapi, yang terdiri dari 9.736 ekor sapi perah (termasuk 2.256 pedet betina) dan 6.718 ekor sapi pedaging. Seluruh ternak berasal dari 38 pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas investasi pemerintah.
Pemerintah memastikan seluruh proses pemasukan hewan dilakukan sesuai prosedur teknis dan protokol karantina yang ketat, untuk menjamin kesehatan ternak dan mencegah masuknya penyakit hewan menular strategis.
“Kesehatan ternak adalah prioritas utama. Seluruh aktivitas pengawasan kami lakukan secara ketat dan berlapis,” kata Makmun.
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Tengah, Sokhib, menyatakan bahwa kegiatan pemasukan sapi perah kali ini merupakan bentuk nyata sinergi antara hulu dan hilir, serta implementasi efisiensi dalam sistem karantina nasional.
“Dengan pendekatan pre-border, proses in-border bisa dilakukan lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya. Seluruh aktivitas di post-border tetap berjalan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019,” katanya.
Sinergi tersebut juga mendapat dukungan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang menyatakan kesiapan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Intan untuk mendukung distribusi ternak hidup.
“Fasilitas pelabuhan sudah sangat memadai dan selaras dengan penugasan Presiden terkait swasembada pangan. Jarak pelayaran dari Australia ke selatan Jawa juga lebih dekat dan efisien,” kata Miftah Fajrisal, Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Intan.
Miftah menyebut, momentum ini bisa menjadi pemicu untuk memanfaatkan jalur logistik selatan Jawa dalam kegiatan distribusi ternak nasional.
Kementerian Pertanian membuka peluang investasi lebih luas di subsektor peternakan, khususnya untuk pengembangan sapi perah dan sapi pedaging. Berbagai insentif disiapkan, mulai dari fasilitas fiskal berupa tax allowance, investment allowance, hingga pengurangan pajak, serta dukungan nonfiskal seperti pendampingan lahan, perizinan, dan asistensi teknis.
“Karpet merah kami gelar untuk investor yang ingin ikut membangun kedaulatan pangan nasional,” ujar Makmun. Ia mengajak para pelaku usaha untuk tidak ragu berinvestasi demi mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang mandiri secara pangan dan berdaulat secara ekonomi.
