MONITOR, Jakarta – Masa reses sidang II tahun 2025 ini benar-benar dimanfaatkan Siswanto untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Setelah menampung keluhan warga Kelurahan Bojong Pondok Terong, giliran keluhan warga Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung direspon.
“Ya, tadi reses lingkungan RT 03/RW 03. Sama seperti di Bojong Pondok Terong, di Pondok Jaya juga banyak permasalah yang harus dituntaskan,” ujar anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB.
Siswanto mengaku, tidak banyak yang disampaikan dalam kegiatan reses di Pondok Jaya. Usai mendengarkan keluhan warga, Dewan Dapil 6 ini, langsung turun ke lapangan.
“Tadi ada yang menyampaikan, saluran air depan rumahnya terlalu kecil sehingga saat hujan, airnya masuk ke terasnya. Ada juga yang menyampaikan turap longsor dan rumah tidak layak huni. Saat itu juga langsung saya lihat,” ungkap Siswanto.
Semua yang disampaikan warga dalam kegiatan reses ternyata benar adanya. “Ya saya lihat, turap tebing dibelakang Posyandu Delima I, rawan longsor. Dan sangat berbahaya mengingat, di bawahnya ada rumah warga,” ungkapnya.
“Pun demikian saluran air yang di depan Posyandu. Terjadi penyempitan dan pendangkalan. Sehingga air hujan mengalirnya di atas jalan,” tambahnya.
Saat melakukan inspeksi, Siswanto menemukan rumah tidak layak huni di RT 04/RW 02. Atap rumahnya terbuat dari bambu dan terlihat sudah reyot. Menurut Ketua Fraksi PKB ini rumah yang dihuni tiga anggota keluarga itu layak mendapat bantuan melalui program RTLH.
“Saat saya tanya, kenapa tidak mengajukan RTLH. Penghuni rumah mengaku tidak tahu harus mengajukan ke siapa. Nah, ini juga masalah sendiri. Banyak warga yang tidak tahu ahu kemana harus mengajukan program Pemkot,” tandasnya.
Karena itu, Siswanto berharap Ketua RW dan Ketua RT proaktif memantau lingkungan masing-masing. “Semestinya begitu. Ketua lingkungan proaktif memantau lingkungannya. Jika ada warganya yang membutuhkan segera disampaikan. Kan ketua lingkungan dapat honor dari APBD,” tuturnya.
Siswanto pun akan menyampaikan berbagai persoalan warga yang ditangkap dalam reses. Masalah yang benar-benar dianggap urgen akan didorong agar dianggarkan di perubahan.
“Tentu ini akan saya jadikan atensi agar dipertimbangkan untuk dialokasikan di APBD perubahan,” pungkas eks jurnalis harian Indopos ini.
