MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas eskalasi konflik bersenjata antara India dan Pakistan, yang menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak. Puan mendesak pemerintah untuk menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak perang di kedua negara tersebut, dan bila diperlukan segera lakukan evakuasi.
Puan menegaskan, pemerintah harus menjamin keselamatan seluruh WNI di mana pun berada. “Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (8/5/2025).
Adapun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menyampaikan bahwa KBRI New Delhi dan KBRI Islamabad telah berkomunikasi dengan WNI yang berada di wilayah terdampak di India dan Pakistan. KBRI menyatakan bahwa semua WNI dalam keadaan aman.
Berdasarkan keterangan, terdapat 74 WNI yang berada di wilayah Pakistan yang diserang. Sementara KBRI New Delhi mencatat sebanyak 11 WNI tinggal di Kashmir yang menjadi wilayah serangan di India, dua di antaranya adalah anak-anak.
Puan pun mendorong Pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih mendalam, khususnya terkait skenario terburuk yang mungkin terjadi.
“Dan kalau memang berdasarkan mitigasi keadaan sudah sangat genting, proses evakuasi WNI dapat dilakukan dari kedua negara,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menekankan, sudah selayaknya WNI tetap mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia meski berada di luar negeri. Kemenlu bersama TNI dan instansi terkait lainnya perlu mengambil kebijakan yang paling aman bagi para WNI di India dan Pakistan.
“Sudah kewajiban Negara untuk melindungi setiap warga negara Indonesia, di manapun mereka berada. Termasuk memastikan WNI dalam kondisi aman dalam setiap konflik yang ada,” tegas Puan.
Diketahui, Otoritas Kashmir di wilayah yang dikuasai India memerintahkan evakuasi warga yang berada di kawasan rentan karena ketegangan yang meningkat dengan Pakistan. Hal ini menyusul baku tembak dan saling serang yang sempat terjadi di perbatasan dan Kashmir akibat serangan rudal India ke beberapa wilayah di perbatasan Pakistan pada Rabu (7/5) dini hari.
Meski KBRI di New Delhi dan Islamabad memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam ketegangan India dan Pakistan, Puan meminta Pemerintah mempertimbangkan dilakukannya evakuasi.
“Apalagi otoritas setempat sudah mengimbau evakuasi warga, dan ada warga-warga kita yang berada di wilayah serangan. Jangan sampai Negara terlambat menyelamatkan warganya,” ujarnya.
Jika evakuasi WNI dilakukan, Puan meminta Kemenlu melalui masing-masing KBRI untuk menyiagakan tenaga medis dan memastikan bahwa WNI yang dievakuasi dalam keadaan sehat. Menurutnya, kesehatan WNI yang dievakuasi harus selalu terjaga karena mereka menempuh perjalanan yang panjang.
“Kesehatan mereka harus diperhatikan, jangan sampai ada WNI yang mengalami sakit saat proses evakuasi. Nyawa warga kita merupakan tanggung jawab negara,” pesan Puan.
“Kemenlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan WNI,” imbuhnya.
Akibat memanasnya ketegangan militer antara India dan Pakistan, sedikitnya 36 orang tewas yang terdiri dari warga sipil dan militer kedua negara selama konflik bersenjata yang terjadi di sepanjang perbatasan Kashmir dalam dua pekan terakhir.
Situasi ini memperburuk ketegangan lama antara kedua negara bertetangga, menyusul serangan rudal yang dilancarkan India ke sejumlah wilayah di Pakistan dan Kashmir pada 7 Mei 2025.
Konflik ini dipicu oleh serangan militan Pakistan pada 22 April di Pahalgam, wilayah Kashmir India. Serangan terbaru dilakukan oleh India dengan rudal kendali ke sembilan titik strategis di wilayah yang dikuasai Pakistan, termasuk dua masjid.
Islamabad menyebutkan, sebanyak 26 warga sipil termasuk anak-anak menjadi korban tewas. Sementara New Delhi mengklaim delapan orang meninggal akibat tembakan militer Pakistan.
Puan merasa prihatin atas konflik bersenjata kedua negara di kawasan Asia Selatan yang saling bersebelahan ini. Ia menilai, konflik berkepanjangan di wilayah Kashmir telah menjadi salah satu titik rawan di kawasan Asia Selatan.
“Sebagai negara sahabat dan mitra strategis, Indonesia berharap India dan Pakistan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog bermartabat dan adil, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum internasional, serta perlindungan terhadap warga sipil,” papar Puan.
Mantan Menko PMK itu menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, memiliki kepentingan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Terlebih konflik di Asia Selatan berpotensi menimbulkan dampak global, mulai dari gangguan ekonomi, migrasi lintas negara, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik.
“Kami mendesak masyarakat internasional, termasuk PBB, untuk memfasilitasi perundingan damai antara kedua negara,” seru cucu Proklamator RI itu.
DPR RI juga menyampaikan solidaritas terhadap seluruh korban jiwa dan keluarga yang terdampak. Parlemen Indonesia disebut siap terlibat melalui jalur diplomasi parlemen dan multilateral, untuk mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan.
“Tidak ada kemenangan dalam perang yang menelan korban sipil. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi kemanusiaan. Kami berharap agar kedua negara segera menghentikan serangan dan aksi-aksi militer agar tidak lagi ada korban tak bersalah berjatuhan,” tutup Puan.
