MONITOR, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berulang kali memberikan perhatian kepada sektor penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Terbaru, dalam acara peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) (Minggu, 4/5/25) kemarin.
Prabowo kembali menyampaikan keseriusannya akan pentingnya mewujudkan kampung haji di Arab Saudi. Titik tolak gagasan tersebut bermula dari kegelisahaan Presiden atas biaya haji yang makin melambung tinggi, meski tahun ini bisa ditekan, tapi belum puas.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menyambut baik keseriusan dan niat mulia tersebut. Pasalnya gagasan tersebut diyakini bisa meluas dampaknya bukan saja terhadap persoalan pembiayaan haji tetapi juga kepada sektor umrah serta memperkuat ekosistem haji-umrah secara menyeluruh yang akan memberikan efek positif kepada para pemangku kepentingan (stake holders).
“Selama ini antar pelaku sektor haji dan umrah masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak memiliki peta jalan (road map) maupun cetak biru (blue print) bersama tata kelola dan menejemen penyelenggaraan ibadah haji-umrah yang tertata dari hulu ke hilir yang komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam merespon perubahan-perubahan besar yang sedang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai tujuan atau tuan rumah yang sangat ambisius mewujudkan Visi Ara Saudi 2030 yang akan mengurangi ketergantungan sumber pendapatan negera dari minyak. Sehingga haji dan umrah menjadi target sumber pendapatan devisa negara teluk tersebut,” Katanya melalui keterangan tertulis.
Mustolih berpandangan keinginan Presiden Prabowo mewujudkan kampung haji di Arab Saudi menjadi momentum yang sangat baik. Ibarat gayung bersambut, dua negara sahabat saling membutuhkan. Arab Saudi butuh banyak investasi masuk ke negaranya. Indonesia memerlukan pembangunan kampung haji dan menjadi negara pengirim jemaah haji-umrah terbesar. Bargaining nya jelas.
“Lantas dari mana sumber pendanaan untuk mewujudkan kampung haji di Saudi yang diinginkan Presiden Prabowo? Komnas Haji mengusulkan dua sumber, Pertama bisa menggunakan skema pembiayaan yang bersumber dari dana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” Imbuhnya.
“Lembaga ini sangat relevan dan berkepentingan karena setiap jemaah haji yang baru mendaftar menyetorkan biayanya awal baik reguler maupun haji khusus yang saat ini terkumpul kurang lebih Rp 179 triliun dari 5,2 juta pendaftar. Pembangunan infrastruktur kampung haji bisa menjadi prioritas skema investasi bagi BPKH untuk jangka menengah dan jangka panjang disamping skema investasi yang sudah berjalan,” Sambungnya.
Kedua, lanjut Mustolih pelibatan Danantara sebagai super holding BUMN yang memiliki kapitalisasi dana yang mencapai lebih dari Rp 1000 triliun, investasi di sektor pembangunan infratruktur dan ekosistem haji-umrah semestinya menjadi pilihan prioritas karena sangat menjanjikan. Sektor haji -umrah menjadi kegiatan ekonomi yang akan berlangsung terus menerus dalam kondisi apapun dan membawa dampak ekonomi yang luas serta menguntungkan.
“Bayangkan untuk haji setiap tahun rata-rata mengirimkan jemaah 221 ribu jemaah, umrah rata-rata 1 juta orang per musim. Ada putaran ekonomi yang sangat besar. Potensi semacam ini tidak dimiliki negara lain kecuali Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di Indonesia sehingga belum dikelola dengan baik,” Ujar Mustolih.
Dari dua sumber pendanaan tersebut, Mustolih optimis kampung haji yang yang menjadi cita-cita presiden Prabowo dalam waktu yang tidak lama bisa terwujud. Namun perlu dicatat, tidak menutup adanya skema investasi dari sumber lain.
“Karena itu para pembantu presiden di lembaga dan kementerian terkait seperti BP Haji, BPKH dan Kemenag harus segera menerjemahkan dan merealisasikan visi presiden Prabowo menjadi langkah nyata,” Tutupnya.
 (Minggu, 4/5/25) kemarin.){kind=link}