NASIONAL

Distribusi Sapi Kurban dari NTB Diatur Ulang, Pasokan Dipastikan Aman

MONITOR, Lombok – Pemerintah mengatur ulang jalur distribusi pengiriman sapi dari Nusa Tenggara Barat ke Pulau Jawa guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha 2025. Melalui skema pengiriman kombinasi laut-darat yang melintasi Pulau Bali, pengangkutan ternak dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Sebanyak 186 ekor sapi telah diberangkatkan melalui Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, Selasa malam (22/4/2025), menggunakan tujuh unit truk. Rute yang digunakan yakni Gili Mas – Padang Bai – Gilimanuk – Ketapang. Jalur ini dipilih untuk mengurai antrean truk pengangkut sapi di pelabuhan utama NTB.

“Dari 13 kapal ternak yang tersedia, masing-masing mampu memuat 10 sampai 12 truk. Saat ini, ada 143 truk yang mau berangkat,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, dalam rapat koordinasi di Mataram, Senin (21/4/2025).

Penggunaan jalur alternatif ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Badan Karantina Indonesia, serta dukungan pemerintah daerah. Skema ini diputuskan setelah mempertimbangkan mitigasi risiko penyakit hewan dan efektivitas logistik.

Direktur Kesehatan Hewan, Imron, menyampaikan bahwa seluruh ternak yang dikirim wajib bebas gejala penyakit seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), dan anthrax. “Persyaratan kesehatan hewan harus lengkap dan diverifikasi oleh pejabat karantina di titik keberangkatan dan tujuan,” ujarnya.

Ia juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 yang memperbolehkan transit ternak tanpa bongkar muat, selama pengawasan tetap dilakukan oleh otoritas veteriner.

Sementara itu, Direktur Standar Karantina Hewan, Wisnu Wasisa, menjelaskan tindakan karantina tetap dilakukan melalui biosekuriti dan pemberian segel truk pengangkut ternak.

“Truknya nanti disegel, jadi terpantau apakah dalam perjalanan terjadi pembongkaran atau tidak. Selain itu pengecekan juga dilakukan terhadap kesesuaian dokumen, misalnya nomor polisi truk, pengemudi, jenis dan jumlah ternak, dan pastinya kondisi kesehatan ternaknya itu sendiri,” katanya. Wisnu juga menambahkan bahwa Jika terjadi kematian di perjalanan, telah disiapkan fasilitas pemusnahan bangkai di Pelabuhan Ketapang.

Terkait tindakan karantina Direktur Tindakan Karantina Hewan, Cicik Sukarsih, menambahkan untuk dilakukan tindakan desinfeksi di pelabuhan pemasukan.

Provinsi NTB merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Setiap tahun, wilayah ini menyuplai ribuan ekor sapi ke Pulau Jawa, terutama untuk kebutuhan hewan kurban. Kelancaran distribusi ternak sangat menentukan stabilitas pasokan dan harga di pasar, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Dengan adanya skema alternatif ini, pemerintah optimistis penumpukan distribusi di Pelabuhan Gili Mas dapat terurai dalam waktu dekat.

Recent Posts

UIN SSC Gelar Orientasi Pelopor Moderasi Beragama Angkatan II

MONITOR, Kuningan - Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekhnurjati Cirebon kembali menggelar…

36 menit yang lalu

Sentuh Inti Demokrasi dan Isu Ekonomi, Puan Dinilai Beri Pesan Tepat Dihati Rakyat

MONITOR, Jakarta - Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama…

52 menit yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Akses Permodalan Bagi Wirausaha Melalui Lembaga Pembiayaan Alternatif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperluas akses permodalan bagi wirausaha…

3 jam yang lalu

DPR Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC di Bar Malam

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi…

3 jam yang lalu

Tinjau Peningkatan Jaringan Irigasi Cikeusik di Jabar, Menteri Dody Minta Percepatan untuk Dukung Swasembada Pangan

MONITOR, Jabar - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggoro meninjau pekerjaan peningkatan jaringan irigasi Daerah…

5 jam yang lalu

DPR Sebut Iuran BPJS Naik Harus Dibarengi Penguatan Subsidi Masyarakat Rentan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menanggapi wacana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan…

6 jam yang lalu