Kemenperin Miliki Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

MONITOR, Jakarta – Industri obat bahan alam (OBA) Indonesia masih mencatatkan kinerja yang baik di tengah gejolak ekonomi global. Hal ini terlihat dari capaian nilai ekspor industri OBA sebesar USD6,3 juta pada tahun 2024. Selain itu, optimisme dari pelaku di sektor ini masih cukup tinggi, yang tercemin dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Maret 2025, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (KBLI 21) tetap mengalami fase ekspansi dan bahkan mencatatkan nilai IKI tertinggi kedua di antara 23 sektor industri pengolahan yang dianalisis.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus berkomitmen mendukung penguatan industri OBA untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku farmasi dalam rangka mencapai kemandirian obat nasional. Terlebih lagi, Kemenperin telah menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2024.

Deput Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sukadiono memberikan apresiasi terhadap salah satu balai yang dimiliki oleh Kemenperin, yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK) yang turut berperan sebagai bagian dari satgas tersebut.

“Kami mengapresiasi balai ini karena fokus pada pengembangan bidang teknologi manufaktur dan bidang produksi, dengan menyediakan fasilitas produksi obat bahan alam, yaitu House of Wellness. Ini sejalan dengan upaya mendukung pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), termasuk fitofarmaka, yang saat ini sedang diusahakan masuk dalam Forum Nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkap Sukadiono saat melakukan kunjungan kerja di BBSPJIKFK Jakarta, Selasa (15/4). BBSPJIKFK Jakarta merupakan unit layanan teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin.

Pada kesempatan itu, Kepala BSKJI Andi Rizaldi menjelaskan, fasilitas di Gedung BBSPJIKFK Jakarta terdiri dari empat lantai serta dilengkapi dengan teknologi modern yang mampu mendukung proses produksi obat bahan alam mulai dari pengolahan simplisia, ekstraksi, hingga formulasi dan pengemasan yang telah diinstalasi dengan mengikuti ketentuan yang sesuai standar CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik).

“Dengan keberadaan fasilitas ini, kami ingin memastikan bahwa industri obat bahan alam dalam negeri memiliki dukungan teknologi dan standardisasi yang memadai untuk menghasilkan produk yang siap memenuhi kebutuhan layanan kesehatan nasional,” ujar Andi.

Sementara itu, Kepala BBSPJIKFK Siti Rohmah Siregar menuturkan, pihaknya sedang menjajaki kerja sama pemanfaatan fasilitas House of Wellness untuk lingkup pengolahan simplisia dan produksi ekstrak dengan PT Wiralab Analitika Solusindo melalui Kerjasama Operasional (KSO). Kerja sama ini berpedoman pada Ketentuan PMK 202 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

“Kami masih membuka kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk penggunaan fasilitas produksi ini selain pengolahan simplisia dan produksi ekstrak,” ungkap Siti.

Tidak hanya House of Wellness, BBSPJIKFK turut mendukung pengembangan industri OBA Indonesia dengan bergabung menjadi anggota Jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA) bersama dengan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN) BPOM, IPB, UGM,  Vicmalab, dan PT Akurat Spektra Prima.

JLPOBA memiliki tujuan untuk memadukan kemampuan laboratorium pengujian OBA di Indonesia dalam mendukung pengawasan produk OBA yang beredar, serta sebagai wadah pertukaran informasi antar laboratorium pengujian OBA.

“Dukungan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan industri obat bahan alam di Indonesia dalam menghasilkan produk yang konsisten memberikan khasiat, keamanan, serta mutu baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap obat bahan alam produksi lokal,” ujar Siti.

Menurut data BPOM hingga September 2024, terdapat lebih dari 15.000 item produk obat bahan alam yang terdaftar sebagai jamu, 77 di antaranya merupakan obat herbal terstandar, dan baru 20 produk yang masuk kategori fitofarmaka. Hal ini menunjukan peluang yang masih sangat besar untuk pengembangan dan pemanfaatan kekayaan biodiversitas tanaman obat di Indonesia menjadi OBA.