Oleh: H. Husny Mubarok Amir
Pelaksanaan Haji yang ideal tentu menjadi harapan semua kalangan, baik para stakeholder Haji, seperti pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), para pengusaha yang terkait seperti pemilik Travel Haji dan Umroh, pemilik Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK atau bahkan yang lebih utama adalah para user atau calon jamaah haji itu sendiri.
Meskipun dalam perjalanannya, pelaksanaan ibadah haji dan umroh mengalami pasang surut. Sebab, bicara tentang pelaksanaan haji adalah bicara tentang bagaimana pemerintah mampu menjadi pelayan yang baik bagi para jamaah. Variable ini termasuk bisa dilihat dari kesiapan administrasi para jamaah termasuk di dalamnya daya serap yang maksimal dari kuota yang tersedia, manasik, pelayanan embarkasi dan asrama haji di regional masing-masing, keberangkatan dari bandara, pemondokan, katering, transportasi, bahkan yang paling penting adalah pelayanan armuzna atau Arofah ketika wukuf, Muzdalifah hingga mabit di Mina. Variable yang banyak ini, tentu sudah termasuk di dalamnya kesigapan para petugas haji dan pendamping yang berjibaku menyukseskan pelaksanaan ibadah tahunan ini.
Di Indonesia khususnya, seluruh rangkaian pelaksanaan dan regulasi atau tata kelola pelaksanaan ibadah haji merujuk pada Undang-undang No 8 Tahun 2019. Meskipun undang-undang ini akan direvisi, namun rancangan undang-undang dimaksud masih jauh panggang dari api. Masyarakat menaruh harapan besar dan ekspektasi tinggi kepada para anggota dewan khususnya Komisi 8 DPR RI agar revisi dari undang-undang ini dirasakan manfaatnya segera mungkin, paling tidak pada pelaksanaan Ibadah Haji di Tahun 2026 nanti.
Benar memang aktifasi Badan Penyelenggara Haji yang dinahkodai oleh Gus Irfan Yusuf Hasyim, salah satu dari pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang, baru akan dimulai pada tahun 2026 sesuai dengan regulasi yang baru, namun sedari awal keberadaan BPH adalah angin segar bagi ekosistem perhajian di Indonesia. Paling tidak, bagi masyarakat Indonesia, keberadaan BPH adalah solusi dari kontroversi haji 2024, yang bagi masyarakat awam cukup sangat membingungkan. Betapa tidak, laporan dari kementerian agama, haji tahun 2024 adalah haji yang tingkat partisipasi dan daya serapnya paling tinggi sepanjang sejarah perhajian di Indonesia, baik pula dari sisi kualitas pelayanan, namun bagi pansus di DPR, ini pelaksanaan haji paling menjengkelkan.
Sebagai praktisi, saya berharap haji 2025 akan lebih baik dari pelaksanaan haji sebelumnya. Meskipun kalo boleh jujur ini akan sedikit membingungkan karena berada dalam dua kamar, yang saya yakini adalah tentunya akan ada pembagian kerja yang signifikan antara kementerian agama dan BPH, namun dari informasi yang saya dapatkan, tentunya dari sesama praktisi, masih minim sekali sosialisasi dan informasi tentang haji di tahun 2025 ini, seperti misalnya bagaimana kerjasama yang konkret dengan kementerian haji saudi, bagaimana pula dengan syarikah? bagaimana isu tentang tambahan kuota haji? Padahal ketika penutupan haji tahun 2024 tahun yang lalu, jelas-jelas kementerian agama merilis berita tentang bakal kuota tambahan yang jumlahnya sama persis dengan haji tahun 2024 yaitu berjumlah 20.000 kuota. Inipun akan bertambah jika kesiapan pelayanan semakin membaik.
Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan selalu berdoa semoga pelayanan haji dan umroh akan terus meningkat kualitas pelayanan dan perbaikan-perbaikannya. Semoga Haji Tahun 2025 akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Badan Penyelenggara Haji akan dapat memaksimalkan perannya di Tahun 2026 nanti, menjadi lembaga bahkan kementerian yang manfaat dan maslahat untuk masyarakat, khususnya bagi para jamaah Haji Indonesia. Amin ya robbal alamin
Wallahul Musta’an
Jakarta, 9 Syawal 1446 Hijriah
Penulis Adalah: (Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, Praktisi dan Pelayan Pelaksanaan Haji dan Umroh)
