MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan sistem pendidikan di Indonesia harus berjalan dengan transparansi dan bebas dari pungutan liar (pungli). Ia juga menyebut sekolah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan money oriented.
“Anak-anak kita harus mendapatkan layanan pendidikan yang bebas dari beban yang tidak semestinya. Kita ingin membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan tanpa harus terbebani oleh praktik-praktik yang merusak sistem pendidikan itu sendiri,” kata Puan Maharani, Kamis (27/3/2025).
Puan pun menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik, yakni dugaan pungutan liar di SMA Negeri 4 Medan di mana siswa diminta membayar iuran sebesar Rp 50 ribu untuk biaya pensiun lima guru.
Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa satu murid ditugaskan untuk memungut iuran ke murid lainnya. Murid itu diinstruksikan oleh salah seorang guru. Diperkirakan setiap guru yang akan pensiun tersebut mendapat Rp 10 juta dari pembagian uang pungli.
Terkait hal ini, Puan mengingatkan bahwa pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud jika para pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, maupun masyarakat berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam tata kelola pendidikan.
Puan juga menegaskan kejadian dugaan pungli di SMAN 4 Medan itu menunjukkan masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan yang harus segera dibenahi.
“Kita harus memastikan bahwa dunia pendidikan kita berintegritas. Praktik pengumpulan dana secara tidak resmi, meskipun diklaim sebagai tradisi, tidak bisa dibenarkan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Pendidikan harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Jangan money oriented yang akhirnya merusak nilai-nilai luhur pendidikan,” imbuh Puan.
Pungutan tidak resmi di sekolah, kata Puan, bukan sekadar masalah kecil tetapi bisa berdampak luas terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.
“Pada akhirnya lalu berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada dunia pendidikan, dan menimbulkan potensi diskriminasi pendidikan, hingga normalisasi praktik pungli yang tidak sesuai aturan,” sebutnya.
Karena itu, Puan meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk penggalangan dana di sekolah. Ia mendorong transparansi anggaran pendidikan untuk ditingkatkan, termasuk memperkuat peran komite sekolah hingga penegakan regulasi dan sanksi bagi pelanggar.
“Pemerintah perlu menegakkan aturan yang jelas terkait pungutan di sekolah serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan,” ungkap Puan.
“Dan komite sekolah juga harus bisa berdiri independen serta berintegritas. Tidak ikut-ikutan apalagi sampai memfasilitasi segala bentuk hal yang berkaitan dengan pungutan liar, apapun alasannya,” sambung mantan Menko PMK itu.
Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar lebih aktif memastikan sekolah-sekolah di wilayahnya tidak melakukan praktik pungutan liar. Menurutnya, hal ini bukan sekadar permasalahan di satu sekolah, tetapi refleksi dari bagaimana pendidikan dikelola di tingkat daerah.
“Jangan sampai ada lagi siswa yang terbebani secara finansial akibat kelalaian dalam pengawasan. Pemerintah daerah harus segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan di masing-masing wilayahnya,” ujar Puan.
Cucu Bung Karno ini mengatakan, masalah pungli sekolah sudah menjadi cerita umum yang kerap terjadi di berbagai daerah. Oleh karenanya, Puan meminta pengawasan harus dilakukan secara berlapis.
“Kepala daerah juga perlu terus melakukan evaluasi melalui dinas terkait. Karena pungli-pungli di sekolah ini terjadi di mana-mana dan sangat meresahkan masyarakat,” tuturnya.
“Pengawasan yang lebih ketat, termasuk dengan membuka jalur pengaduan bagi masyarakat, menjadi langkah penting untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” pungkas Puan.
