MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi masih banyaknya penolakan terhadap revisi UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah disahkan DPR menjadi UU. Puan meminta masyarakat untuk lebih dulu membaca isi UU TNI yang baru secara menyeluruh sebelum menyampaikan aksi penolakan.
“Pertama, ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah ada yang tidak sesuai, mencurigakan, atau memang tidak seperti yang diharapkan,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Puan mengatakan jika draf resmi UU TNI yang baru sudah dibaca secara seksama dan masih ada poin-poin yang tidak sesuai harapan, aksi protes boleh dilakukan.
Namun, Puan menegaskan DPR sudah menjamin tidak ada pasal yang melahirkan kembali dwifungsi TNI yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Prajurit TNI juga tetap dilarang berbisnis dan berpolitik.
“Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes,” tutur Puan.
“Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga mengajak masyarakat untuk lebih menahan diri, terutama di bulan Ramadan ini. Ia menegaskan UU TNI yang baru pun sudah diunggah ke website DPR sehingga bisa diakses publik.
“Jadi ini bulan puasa, bulan penuh berkah apalagi sudah menjelang hari raya Idul Fitri.
Marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, lebih damai sampai selesai,” ucap Puan.
“Jadi tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong dibaca, kan sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca publik,” tambah mantan Menko PMK itu.
Puan juga menyoroti masih adanya sejumlah aksi massa yang menolak RUU TNI, termasuk dari mahasiswa. Sebagian bahkan berujung ricuh hingga ada aksi represif dari aparat keamanan.
Terkait hal ini, Puan meminta kedua pihak untuk saling menahan diri. “Harus sama-sama menahan diri. Yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang. Karena kalau kemudian satu pihak menahan diri tapi yang satu pihak memprovokasi ya tentu saja pihak yang satunya terprovokasi,” papar Puan.
“Jadi ya sama-sama menahan diri lah. Silahkan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan,” sambungnya.
Puan pun dimintai tanggapan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk memperbaiki komunikasi dengan rakyat, terutama dalam menyampaikan program-program pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Hal itu menyusul adanya gelombang protes terkait RUU TNI hingga RUU lainnya yang dibahas DPR bersama pemerintah.
Puan menyatakan bahwa DPR mendukung langkah Presiden Prabowo untuk memperbaiki komunikasi publik yang dilakukan Pemerintah.
“Kami harapkan semua jajaran kementerian dan juga juru bicara kepresidenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh presiden. Bisa memberikan informasi yang baik, benar, dan jelas kepada masyarakat terkait program-program pemerintah, sehingga tidak ada misleading atau salah informasi,” urai Puan.
Dengan begitu, Puan berharap ke depan tidak ada lagi kesalahan informasi terkait kebijakan atau pembahasan RUU yang diterima publik.
“Sehingga tidak ada misleading atau salah informasi. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh perintah presiden,” tutup cucu Bung Karno tersebut.
 yang sudah disahkan DPR menjadi){kind=link}