MONITOR, Tangerang – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Kaukus Kelautan DPR-RI , bekerja sama dengan International Conservation Caucus Foundation (ICCF Indonesia) menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas White Paper on the Blue Economy (WPBE) di Tangerang, 18 Maret 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan utama, anggota parlemen, serta para ahli, termasuk Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS , anggota Komisi IV DPR RI yang diundang sebagai pembicara, bertujuan untuk memperkuat kerangka strategis penerapan visi Ekonomi Biru Indonesia ke dalam kebijakan legislatif yang dapat ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya menangani kondisi ekstrem yang dihadapi Indonesia, baik dari sisi lingkungan maupun sosial-ekonomi. Beliau menyerukan perlunya definisi yang jelas tentang Ekonomi Biru, sektor-sektornya, dan dasar pengukuran kontribusi ekonominya.
“Kondisi ekstrem ini harus menjadi perhatian utama dalam White Paper agar pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University tersebut juga menyoroti perlunya mendukung perikanan skala kecil melalui mekanisme pembiayaan yang inovatif, seperti bank hijau , untuk mengatasi berbagai tantangan seperti monopoli produksi pakan ikan. Beliau menggarisbawahi bahwa hilirisasi produk perikanan dengan meningkatkan nilai tambah melalui pemrosesan hilir.
“Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah,” jelas Prof. Rokhmin.
Fokus pada Penyelesaian WPBE
Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan WPBE dalam waktu enam bulan. Beliau menegaskan perlunya penyebaran hasil WPBE kepada lembaga pemerintah seperti Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Melibatkan LSM dan aktor non-negara juga penting untuk memastikan transparansi dan inklusivitas dalam penyusunan WPBE,” tambahnya.
Sementara itu, Ravindra Airlangga* , Wakil Ketua BKSAP, mencatat bahwa WPBE dapat menjadi masukan strategis bagi Badan Keahlian DPR-RI dalam mendukung proses legislasi dan memastikan rekomendasi diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional.
Strategi Diplomasi Biru dan Rencana Aksi
Dalam forum tersebut, Galih Dimuntur Kartasasmita (Komisi XI) menekankan bahwa WPBE harus selaras dengan rencana pembangunan nasional Indonesia. Beliau menyarankan agar Rencana Aksi Ekonomi Biru menjadi penghubung antara Peta Jalan Ekonomi Biru dan langkah parlemen, khususnya dalam bidang pengelolaan perikanan dan konservasi laut.
Selain itu, aspek Diplomasi Biru juga ditekankan sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam keterlibatan global dan regional terkait konservasi laut dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Langkah Konkret untuk Masyarakat Pesisir
Trinovi Khairani Sitorus (Komisi I) menegaskan perlunya langkah-langkah konkret yang berfokus pada rekomendasi WPBE untuk masyarakat pesisir. Tantangan kritis yang dihadapi sektor perikanan skala kecil, seperti kesenjangan data , juga menjadi sorotan. Menurut Prof. Yonvitner, peningkatan pengumpulan data dan transparansi sangat penting untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti.
Buku Putih Ekonomi Biru
Pertemuan ini menghasilkan langkah-langkah utama untuk memastikan keberhasilan implementasi agenda Ekonomi Biru Indonesia, seperti:
1. Penyelesaian Buku Putih Ekonomi Biru sebagai kerangka strategis legislatif.
2. Memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk pendanaan dan dukungan teknis.
3. Meningkatkan transparansi data untuk kebijakan berbasis bukti.
