MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan Indonesia yang berada di persimpangan jalan. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan.
Di satu sisi, Indonesia perlu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan jasa lingkungan (JASLING) untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Namun, di sisi lain, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti pencemaran, overfishing, deforestasi, degradasi ekosistem alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berbagai dampak negatif akibat perubahan iklim global. Hal ini membuat Indonesia seolah-olah harus mengurangi laju pemanfaatan SDA dan JASLING,” ujar Prof Rokhmin Dahuri dalam Zoom Meeting FGD “Telaah Ekonomi Berkelanjutan Indonesia: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Realitas Krisis Ekologi” yang diselenggarakan oleh Cendekia Iklim Indonesia pada Kamis, (27/02/2025).
Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri mengemukakan isu penting terkait pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam webinar dengan tema “Pembangunan Berkelanjutan: Mengharmoniskan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan pembangunan sebuah bangsa, ada beberapa kunci utama yang harus diperhatikan:
Pertama Punya Rencana yang Komprehensif dan Tepat, Kedua Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul, Ketiga Kerjasama yang Sinergis antar Komponen Bangsa dan Keempat Pemimpin yang Kompeten dan Kuat.
Keempat prinsip ini, jika diterapkan dengan baik, bisa membawa suatu negara menuju kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa yang lebih baik.
Meskipun Indonesia memiliki banyak potensi luar biasa, Prof. Rokhmin mengungkapkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlu ada langkah-langkah konkret dalam mengelola dan memaksimalkan potensi tersebut agar Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih besar di masa depan.
Menurutnya, peta jalan pembangunan bangsa juga mesti mempertimbangkan potensi dan permasalahan bangsa. Kendati demikian, Indonesia memiliki potensi pembangunan (modal dasar) yang besar dan lengkap untuk menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas) pada 2045.
Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI (Gross National Income) per kapitanya belum mencapai 12.536 dolar AS (status negara makmur).
“Pada 1996 kontribusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita Indonesia tahun lalu hanya 3.870 dolar AS,” tandasnya.
Sejak Mei 2024, Indonesia menghadapi deflasi, di mana pasokan barang lebih banyak daripada permintaan, yang berdampak pada perekonomian negara.
Yang sangat mencemaskan adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022).
“Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya (a lost generation),” tegasnya.
Fenomena tingginya PHK, penurunan kelas menengah, serta generasi muda yang mencari peluang kerja di luar negeri (fenomena #KaburAjaDulu) menambah tantangan dalam menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Maraknya Generasi Emas yang mencari pekerjaan layak di negara lain karena terbatasnya lapangan kerja dan tergerusnya azas “meritokrasi”.
Tidak kalah mirisnya, maraknya masyarakat yang terjerat pinjaman online (PINJOL) dan judi online (JUDOL).
Utang Luar Negeri semakin membengkak, membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menggerus kapasitas pembangunan bangsa.
Masalah lainnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kekurangan rumah yang sehat dan layak huni dari 45 Juta rumah tangga masih 61,7 % rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945. “Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN,” katanya.
Dengan demikian, Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Prof. Rokhmin menekankan pentingnya keberlanjutan, penguatan sektor industri, dan pembangunan yang lebih merata agar Indonesia bisa mencapai cita-cita “Indonesia Emas 2045”.
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari tahun 2001 hingga 2004, memaparkan road map pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu mengharmoniskan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa jika kekayaan alam Indonesia dikelola sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, potensi pendapatan kotor dari SDA sebesar Rp. 20,655,696 triliun dan menghasilkan pendapatan bersih (untuk APBN) sebesar Rp. 7,279,49 triliun per tahun. Hal ini akan membuat anggaran APBN lebih dari tiga kali lipat APBN 2024 yang sebesar Rp 3.000 triliun dan seharusnya dapat melunasi hutang negara hanya dalam waktu tiga tahun.
Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu menjelaskan bahwa ekonomi modern yang produktif, efisien, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Ukuran unit usaha memenuhi economy of scale.
2. Menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System).
3. Menggunakan teknologi mutakhir (inovasi) pada setiap mata rantai Supply Chain System.
4. Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development: RTRW, Sustainable Utilization of Natural Resources, Pollution Control, Conservation, Design & Construction with Nature, and Mitigation & Adaptation for Global Climate Change and other Natural Hazards.
“Dengan panduan dan roadmap yang jelas, Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Semoga semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai visi tersebut,” kata Prof Rokhmin Dahuri.
