MONITOR, Makassar – Inspektur Komando Operasi Udara II (Irkoopsud II) Marsma TNI Hermawan Widhianto, S.E., M.M., menghadiri Taklimat Awal Audit Kinerja dan Audit Ketaatan Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI Periode Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara video conference (vicon) dari Ruang Bina Yudha Makodam XIV/Hasanuddin, Kota Makassar, (17/2/2025).

Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 dan berakhir pada 11.15 WITA ini dipimpin oleh Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan dihadiri oleh sekitar 50 tamu undangan diantaranya Pangdam XIV/Hsn Mayjen TNI Windiyatno, Pangdivif 3 Kostrad Mayjen TNI Bangun Nawoko, 3. Katim D Itjen TNI Marsma TNI Joko Tribowo, S.E., M.SC. (NSWC), Kasdam XIV/Hsn Brigjen TNI Sugeng Hartono, S.E., M.M., Irdam XIV/Hsn Brigjen TNI Berlin Germany, S.Sos., M.M., C.Fr.A., Irdivif 3 Kostrad Brigjen TNI Alexsius Ngurah Adnjana. Hadir juga para pejabat utama di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin, Divisi Infanteri 3 Kostrad, Koopsud II, Lanud Hasanuddin, dan Lantamal VI Makassar.

Dalam sambutannya, Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menekankan pentingnya audit kinerja dan ketaatan guna memastikan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Beberapa poin utama yang disampaikan dalam taklimat ini antara lain:
Pertama, Evaluasi Kepatuhan dan Efektivitas Kegiatan. Audit akan menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan serta efektivitas, efisiensi, dan ekonomis (3E) dalam pelaksanaan program di bidang operasi, latihan, umum, logistik, dan perbendaharaan.
Kedua, Identifikasi Risiko dan Pencegahan Kecurangan. Proses audit akan berfokus pada identifikasi dan penilaian risiko strategis serta operasional, termasuk deteksi indikasi fraud.
Ketiga, Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi. Sejalan dengan kebijakan Panglima TNI, pengawasan akan lebih ditingkatkan guna mencegah dan menindak pelanggaran, serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan tugas.