Pemerintah dan Pelaku Usaha Bersinergi Optimalkan Kawasan Industri

MONITOR, Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperkuat peran kawasan industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya investasi dan daya saing industri, optimalisasi kawasan industri menjadi strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan manufaktur dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bersama Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan upaya tersebut yaitu menggelar Dialog Nasional 2025 dengan tema “Optimalisasi Kawasan Industri: Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri Manufaktur”. Forum ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga investor untuk berdiskusi dan merumuskan langkah konkret dalam memperkuat kawasan industri di Indonesia. 

“Kami terus mendorong kawasan industri agar semakin berkembang dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan terus mendukung pembangunan infrastruktur, kebijakan adaptif yang mendukung, serta percepatan perizinan di kawasan industri,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S. A. Cahyanto di Jakarta, Kamis (6/2). 

Sekjen menyampaikan, pemerintah optimistis terhadap prospek pertumbuhan industri manufaktur ke depan, mengingat tren positif yang terus terlihat dari peningkatan kepercayaan industri dan ekspansi sektor manufaktur di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pemerataan industri ke seluruh wilayah NKRI, khususnya penyebaran ke luar Pulau Jawa. Pembangunan kawasan industri di daerah-daerah berbasis sumber daya alam, seperti sektor agro dan pertambangan, menjadi prioritas untuk mendukung hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

“Dengan adanya hilirisasi, diharapkan Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan yang lebih kompetitif di pasar global,” kata Sekjen.

Beberapa tantangan besar dalam pengembangan kawasan industri adalah ketersediaan infrastruktur, energi, dan sistem tata kelola yang efisien. Eko menegaskan, pemerintah tengah mengupayakan berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada industri, termasuk memastikan ketersediaan gas dengan harga yang lebih kompetitif bagi seluruh sektor industri, khususnya kawasan industri.

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar dalam kesempatan yang sama menyampaikan, daya saing kawasan industri Indonesia perlu terus ditingkatkan agar tidak kalah bersaing dengan negara lain. “Banyak negara saat ini menawarkan berbagai insentif menarik bagi investor. Indonesia harus terus berinovasi dalam kebijakan agar kawasan industri kita tetap menjadi pilihan utama bagi investor,” katanya. 

Dalam forum ini, HKI diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menciptakan kawasan industri yang modern dan berdaya saing tinggi. Dengan dukungan berbagai kebijakan serta kesiapan infrastruktur yang memadai, kawasan industri dapat terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Sebagai asosiasi yang telah berdiri selama 36 tahun, HKI berperan strategis dalam menjawab tantangan yang ada. Sanny mengatakan, kawasan industri bukan sekadar pusat produksi, tetapi juga motor penggerak investasi, pencipta lapangan kerja, serta pendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Bahkan, pada tahun 2024, investasi yang masuk telah berhasil menyerap lebih dari 2,45 juta tenaga kerja, meningkat 34,7% secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa industri manufaktur memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tambah Sanny.

Pemerintah juga terus mendorong transformasi kawasan industri menuju konsep Eco Industrial Park (EIP) yang lebih ramah lingkungan dan berbasis teknologi digital. “Ke depan, kawasan industri harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi dalam upaya dekarbonisasi untuk mencapai target keberlanjutan,” tutur Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Dirjen KPAII), Tri Supondy. Dialog Nasional 2025 menjadi momentum penting untuk menyusun strategi jangka panjang dalam mengoptimalkan kawasan industri sebagai pilar utama pertumbuhan sektor manufaktur. “Diharapkan, hasil dari dialog ini dapat memperkuat ekosistem industri nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri manufaktur yang lebih kompetitif di tingkat global” tutup Tri.