MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa distribusi pupuk kini telah direformasi agar lebih efisien dan transparan. Jika sebelumnya rantai distribusi panjang dan rawan penyimpangan, kini mekanismenya langsung dari PT Pupuk kepada petani.
“Kami di Komisi IV memastikan tidak ada lagi mafia atau permainan distribusi pupuk. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan dan kesejahteraan petani,” ujar Prof Rokhmin saat menjadi narasumber di acara CNBC mengenai topik “Penyerapan Gabah dan HPP Gabah” pada (06/02/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pupuk anorganik dan organik. “Di negara maju seperti Jepang dan Kanada, penggunaan pupuk organik mencapai 50-60%. Tanah kita sudah mengalami degradasi akibat pupuk kimia berlebihan. Kami mendorong penggunaan pupuk organik berbasis inovasi, termasuk dari limbah rumah tangga,” jelasnya.
Prof Rokhmin Dahuri juga mengapresiasi inovasi anak bangsa yang mampu mengolah sampah menjadi pupuk organik dengan sistem yang terintegrasi dengan peternakan dan perikanan.
“Teknologi ini sudah terbukti, seperti yang dikembangkan Prof. Zainal Abidin dari ITB. Ini solusi nyata untuk pertanian berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan produktivitas pertanian meningkat tanpa merusak lingkungan, sekaligus mendorong petani menuju kesejahteraan yang lebih baik.
Selain itu, Prof Rokhmin pun mengapresiasi penetapan HPP Gabah Kering Giling sebesar Rp 6.500/kg. Karena, HPP ini lebih besar dari biaya produksi yang kurang dari Rp 5.000/kg. Artinya, ini menguntungkan dan akan mensejahterakan petani. Maka, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan HPP ini supaya berjalan baik. dikutip dari CNBCIndonesia.com
