BUMN

Penataan Distribusi LPG 3 Kg, Pertamina: Pengecer Berperan Menjadi Sub Pangkalan

MONITOR, Jakarta – Dalam rangka menata distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa sebagai sub pangkalan, pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.

“Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Saat ini sebanyak hampir 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem MAP, dengan rincian:
Rumah tangga: 53,7 juta NIK
Usaha mikro: 8,6 juta NIK
Petani/nelayan sasaran: 50 ribu NIK
Pengecer: 375 ribu NIK

“Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” tambah Heppy.

Pemerintah memastikan bahwa jumlah pasokan LPG 3 kg tidak mengalami perubahan dan tetap sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Penataan distribusi ini hanya bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat yang berhak. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau menghadapi kendala dalam distribusi LPG 3 kg dapat menghubungi Call Center 135.
– Selesai –

Recent Posts

Gelar BGN 2025, Menperin: Harus Agresif Tunjukkan dan Bangga Pakai Batik

MONITOR, Jakarta - Industri fesyen merupakan salah satu subsektor unggulan dalam industri kreatif nasional yang…

3 jam yang lalu

Aksi Bela Palestina, DPR Tegaskan Pentingnya Solidaritas Seluruh Elemen Bangsa

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan…

8 jam yang lalu

Inisiatif Kemenperin Ajak Publik Dukung Transformasi Industri Hijau

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) kembali menegaskan…

10 jam yang lalu

Kementerian PU Kebut Selesainya Kawasan Permukiman Tanjung Banun

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong pengembangan kawasan permukiman yang layak huni…

14 jam yang lalu

Ketua Komisi DPR: Pengibaran Bendera One Piece Tidak Berarti Melecehkan Simbol Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Wily Aditya menanggapi fenomena maraknya pengibaran bendera…

14 jam yang lalu

Kemenperin dan BPS Kumpulkan Data Kawasan Industri, Bidik Target Ekonomi

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.…

16 jam yang lalu