MITI: Kinerja Sektor Energi 100 Hari Kerja Pemerintah Prabowo Belum Memuaskan

MONITOR, Jakarta – Kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo di sektor energi dinilai Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto masih belum memuaskan. Beberapa isu penting sektor energi seperti pencapaian target lifting minyak, subsidi BBM tepat sasaran, stabilitas harga BBM dan penyediaan gas LPG bersubsidi masih belum banyak perubahan.

Lifting minyak terus anjlok meskipun target diturunkan, subsidi BBM masih belum tepat sasaran, penetapan harga BBM yang belum transparan, persediaan gas LPG bersubsidi sering langka masih terjadi di awal Pemerintahan Prabowo.

Mulyanto menilai menteri terkait sektor energi belum banyak melakukan terobosan sehingga PR masa lalu belum dapat diselesaikan. Alih-alih membuat terobosan Menteri ESDM beberapa kali membuat kebijakan blunder yang meresahkan masyarakat.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sempat ingin menghapus subsidi BBM bagi pelaku ojek online karena dianggap sebagai kelompok usaha.

Akibatnya banyak penolakan di kalangan masyarakat. Kebijakan itu dianggap akan memberatkan beban hidup yang sudah semakin sulit.

“Sejauh ini kita belum melihat ada kebijakan luar biasa yang dibuat Menteri ESDM yang bisa membuat tata kelola energi nasional lebih baik. Semua berjalan business as ussual. Sekedar menjalani rutinitas semata. Akibatnya persoalan penting sektor ESDM masih belum banyak yang diselesaikan,” terang Mulyanto.

Mulyanto menyebut isu distribusi BBM subsidi tepat sasaran ini sebenarnya sudah lebih dari 4 tahun dibicarakan. Rencana konkretnya dijadwalkan akan diimplementasikan di akhir Pemerintahan Jokowi. Tapi kenyataannya sampai hari ini, sudah lewat dari 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan tersebut belum juga ada kemajuan.

Menurut saya secara filosofis, ketimbang fokus pada penghematan anggaran, kebijakan ini sesungguhnya lebih diarahkan untuk penyempurnaan sistem distribusi BBM bersubsidi, agar semakin tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan.

Karena ditemukan bahwa BBM bersubsidi masih dinikmati oleh mobil mewah, orang yang mampu, termasuk juga oleh truk-truk pertambangan dan perkebunan besar.

“Ketika harga minyak mentah dunia tinggi, urgensi bagi kebijakan tersebut meningkat. Namun demikian, saat ini secara relatif harga minyak mentah dunia terus turun. Harga minyak WTI (Jum’at 31/1/2025) sebesar USD 73 per barel. Masih di bawah asumi makro CPI kita tahun 2025 yang sebesar USD 82 per barel,” terang Mulyanto.

Mulyanto menambahkan distribusi solar bersubsidi, dengan menggunakan kebijakan eksisting dan dengan peningkatan sistem pengawasan melalui digitalisasi subsidi tepat Pertamina, relatif sudah membaik dan semakin tepat sasaran. Yang masih bermasalah adalah kekosongan regulasi untuk Pertalite.

Kreatifitas Pertamina dengan penerapan digitalisasi subsidi tepat untuk Pertalite sebenarnya sudah lumayan menyelesaikan masalah meski belum tuntas.

“Jadi menurut saya agar langkah subsidi tepat Pertamina untuk Pertalite punya landasan hukum yang kokoh, Pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi terkait pembatasan distribusi Pertalite secara tepat sasaran.

Kriterianya dibuat sederhana saja, tidak harus njelimet. Misalnya mobil di atas 1.500 cc tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, kecuali angkutan umum dan angkutan sembako serta motor gede (moge),” lanjut Mulyanto.

Karena itu, katanya, tidak perlu lagi adanya program BLT terkait kebijakan BBM bersubsidi ini. Karena kebijakan dengan kriteria di atas tidak berdampak pada masyarakat umum yang tidak mampu.

Begitu juga untuk ojol. Kebijakan ini tidak ada dampaknya bagi pengemudi OJOL, karena semua motor berhak menggunakan BBM bersubsidi kecuali moge.