MONITOR, Jakarta – Diraktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais-Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam melakukan pertemuan dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Pertemuan yang dilakukan secara terpisah itu digelar dalam rangka merespons sejumlah isu sekaligus menguatkan sinergi program keagamaan.
Pertemuan pertama berlangsung dalam kunjungan Dit Urais-Binsyar ke kantor Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada 15 Januari 2025. Sepekan berikutnya, Dit Urais-Binsyar berkunjung ke kantor LF PBNU.
“Kami ingin memperkuat kolaborasi dengan ormas Islam agar dapat merespons isu-isu keagamaan secara efektif, terutama terkait penetapan awal bulan hijriah yang menjadi perhatian besar umat,” ujar Arsad di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Hadir mendampingi, Kasubdit Hisab-Rukyat Ismail Fahmi, Kasubdit Kemasjidan Akmal Salim Ruhana, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Dedi Slamet Riyadi, dan Kasubdit Kepustakaan Islam Nur Rahmawati.
Arsad memaparkan empat program prioritas yang akan dikembangkan bersama ormas Islam. Pertama, penguatan peran masjid dalam isu lingkungan dan kemanusiaan melalui kelanjutan Deklarasi Istiqlal. “Program ini bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat kepedulian sosial dan lingkungan dengan mendorong kegiatan dakwah dan edukasi yang berwawasan lingkungan,” sebutnya.
Kedua, penanganan paham keagamaan dengan memperkuat moderasi beragama untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial. Ketiga, penetapan awal bulan hijriah yang mengacu pada kriteria Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). “Ini kami diskusikan guna mengikhtiarkan adanya kesepahaman dalam proses penentuan awal bulan Hijriyah, utamanya Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha,” sebutnya.
Keempat, pengembangan literasi keislaman melalui platform digital ELIPSKI, yang menyediakan berbagai referensi keagamaan, termasuk naskah khotbah dan buku digital. “Kami berharap seluruh program ini dapat berjalan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan ormas Islam,” jelas Arsad.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menyambut baik kerja sama yang terjalin dengan Bimas Islam. Dia menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam memperkuat pemahaman keagamaan di masyarakat. Ia juga menyoroti peran masjid Muhammadiyah dalam dakwah dan berharap dukungan pemerintah untuk pengembangan fasilitas keagamaan.
“Kami memiliki lebih dari 12.000 masjid aktif, namun masih banyak yang membutuhkan perhatian dalam hal infrastruktur dan program pemberdayaan,” ungkapnya.
Hamim menambahkan bahwa kerja sama ke depan dapat diperluas tidak hanya dalam hal hisab dan rukyat, tetapi juga dalam upaya memperkuat pemahaman keagamaan untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.
Terpisah, Ketua LF PBNU, Sirril Wafa, menekankan pentingnya pemahaman dalam metode hisab dan rukyat. “NU tidak hanya menggunakan rukyat, tetapi juga hisab dengan tingkat akurasi tinggi sebagai bagian dari metode penetapan awal bulan hijriah,” tegasnya.
Sirril menjelaskan bahwa PBNU telah mengadopsi metode Qath’iyu al-Ruqyah, yang memungkinkan penetapan awal bulan hijriah jika elongasi hilal mencapai 9,9 derajat, menggantikan metode sebelumnya menggunakan rukyat murni.
 pada Ditjen Bimas Islam melakukan pertemuan dengan Lembaga){kind=link}