DPR: Pemerintah Bangun Rumah Harus Seimbangkan Dimensi Kesehatan Lingkungan dan Sosial

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan Pemerintah agar dalam menyediakan rumah murah dan gratis, memperhatikan keseimbangan antara dimensi kesehatan lingkungan dan sosial. Hal itu sejalan dengan salah satu 17 program prioritas (quick win) di man program prioritas ke-6 dinyatakan, ‘Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan’.

Bahkan, Pemerintah juga sudah mencanangkan pada tahun pertama akan dibangun tiga juta rumah untuk rakyat miskin, yaitu satu juta di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di pesisir.

Karena itu, di tengah upaya menyediakan rumah sebanyak-banyaknya, Gobel mengingatkan agar dari awal dipikirkan kualitas dan daya dukung lingkungannya. Pertama, jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan di pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen. Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama.

Keempat, pembangunan kawasan permukiman harus berkonsep ramah lingkungan dan ramah sosial. “Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial. Sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” tegas Gobel saat menyampaikan pidato pembukaan pada seminar bertema Sustainable Housing, Building, and Cities in Indonesia, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Dalam keterangan tertulis kepada Media, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengatakan, saat ini masih terdapat 9,36 persen penduduk di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 25,9 juta orang. Dari data BPS terungkap masih ada 15,21 persen penduduk yang belum memiliki rumah. Sedangkan jumlah rumah tangga di Indonesia sekitar 70,628 juta. Jika satu rumah untuk tiap rumah tangga, maka angka 15,21 persen yang belum memiliki rumah adalah 10,74 juta keluarga. Namun demikian pihak REI menyatakan yang belum memiliki rumah sekitar 25 juta keluarga.

“Masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah dan negara harus bertanggung jawab untuk itu,” ujar Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 ini.

Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tambah legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu, pada 2025 ini pemerintah telah mengalokasikan dukungan pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun untuk fasilitas pembiayaan perumahan, subsidi bantuan uang muka, subsidi selisih bunga, dan dukungan melalui Tapera.

“Masih butuh dana lebih besar lagi untuk mencapai tiga juta rumah. Karena itu, pemerintah tidak bisa sendirian untuk menyediakan rumah sebanyak itu. Butuh partisipasi semua pihak, terutama investasi dari sektor swasta nasional maupun asing. Untuk itu, Indonesia menyambut baik prakarsa Jepang untuk membantu Indonesia di sektor perumahan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang ini juga mengungkapkan bahwa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan daya dukung ekonomi dunia yang fluktuatif, Jepang menawarkan konsep pembangunan perumahan, gedung, dan kota yang berkelanjutan untuk Indonesia.

“Ada spirit yang diringkas dalam frasa Japan Technology and Japan Quality. Jepang siap mendukung program Presiden Prabowo untuk membangun tiga juta rumah,” ungkap Mantan Menteri Perdagangan ini.

Seminar yang berlangsung di Hotel Fairmont itu dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Hadir pula Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi serta perwakilan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), The Building Center of Japan, dan Japan International Association for the Industry of Urban Development, Building, and Housing (JUBA).

Acara itu didukung Kedutaan Jepang di Indonesia, JICA Indonesia, Jetro Jakarta, Kadin Indonesia, dan The Jakarta Japan Club. Seminar diadakan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia.

Dalam pernyataannya, Perdana Menteri Jepang pun sangat mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG), peningkatan sektor pertanian dan perikanan, swasembada pangan, industrialisasi, hilirisasi, dekarbonisasi, energi, infrastruktur, dan perumahan.

Dalam acara seminar tersebut, Menteri Fahri Hamzah memaparkan konsep pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo.

Fahri menyampaikan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab sudah berkomitmen untuk berkontribusi dalam program tersebut. Paparan dari pihak Jepang dalam seminar tersebut menekankan pada konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.