MONITOR, Jakarta – Penyebaran Human Metapneumovirus (HMPV) Virus yang menyerang saluran pernapasan (ISPA) ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pengambilan keputusan harus didasari ilmu pengetahuan, data, dan perkembangan global secara presisi.
Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati menghimbau pemerintah yang membidangi sektor kesehatan untuk memerhatikan keberadaan virus HMPV yang telah terkonfirmasi masuk ke Indonesia.
“Kami mengingatkan pemerintah untuk tidak menyepelekan keberadaan virus HMPV ini. Pengambilan kebijakan dalam mitigasi ini harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, data, dan perkembangan global,” ingat Okky di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini menyebutkan pemerintah agar melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari ilmuwan, dan tenaga kesehatan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan terkait penanganan virus ini.
“Libatkan para ilmuwan dan tenaga kesehatan, yang didasari pada data penyebaran virus baik domestik maupun global,” tambah Okky.
Kendati demikian, Okky meyakini daya tahan masyarakat Indonesia dalam menghadapi virus HMPV ini telah teruji sebelumnya saat masa Pandemi Covid-19 selama 2020-2022 lalu.
“Meski, resiliensi masyarakat Indonesia sudah teruji selama Covid-19 kemarin. Namun, sikap waspada dengan tanpa ketakutan yang berlebihan harus senantiasa dipedomani,” ingat Okky.
Model senior ini juga mengingatkan pelbagai pihak untuk meningkatkan gaya hidup sehat dengan meningkatkan imunitas dan senantiasa menggunakan masker bagi yang sakit untuk menghindari keterpaparan virus HMPV.
“Gaya hidup sehat harus semakin ditingkatkan dan perilaku hidup sehat dengan memakai masker khususnya bagi yang sakit saat di ruang publik,” tambah Okky.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengonfirmasi selama 2025 terkonfirmasi telah ditemukan 79 kasus warga terpapar HMPV. Sebelumnya, pada tahun 2024 terdapat 121 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 13 kasus.
 Virus yang menyerang saluran pernapasan (ISPA) ini harus menjadi perhatian serius pemerintah){kind=link}